TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta umat Islam yang hendak unjuk rasa dalam aksi bela Islam III pada 2 Desember 2016 nanti tidak melakukan Salat Jumat di sepanjang jalan protokol Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat.

Tito mengatakan, tidak ada larangan untuk melakukan aksi demonstrasi.

"Sepanjang unjuk rasanya dilakukan dengan cara-cara sesuai aturan hukum, pasti kami akomodir," kata Tito kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Minggu (27/11/2016).

Baca: Ketua Umum PBNU Jelaskan Alasan Salat Jumat di Jalanan Tidak Sah

Tito mengatakan, pihaknya sudah melakukan komunikasi dan silaturahmi kepada beberapa tokoh ulama, kyai, habib dan lainnya mengenai aksi 212.

Namun, Tito berharap masyarakat yang ingin demonstrasi tetap mengikuti koridor hukum dan tidak di jalan umum protokoler.

‎"Yang kami tidak ingin unjuk rasa di jalan umum protokol, kenapa? Kalau itu terjadi mengganggu ketertiban publik dan hak asasi orang lain pemakai jalan," katanya.

Tito menjelaskan, larangan itu bukan tanpa dasar dan mengada-ada tapi memang sudah diatur oleh dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Namun, dalam Pasal 15 disebutkan jika Pasal 6 dilanggar, maka boleh dibubarkan oleh kepolisian‎.

‎"Kalau mereka jumahnya sudah ribuan orang pembubarannya pasti ada konflik, pasti ada korban. Oleh karena itu, lebih baik daripada nanti ada korban maka kami meminta mereka jangan di situ," katanya.

Hingga saat ini Polri terus membangun komunikasi secara terus-menerus kepada tokoh agama, ulama, tokoh masyarakat dan pihak yang hendak melakukan aksi unjuk rasa dengan berdiskusi dan dialog.

"Kami sedang bangun dialog, mudah-mudahan saja dalam beberapa hari kedepan dialognya menghasilkan solusi," katanya.