Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Munaslub Golkar Diklaim Bebas Praktik Politik Uang dan Jual Beli Suara

Munaslub yang didorong karena adanya desakan perubahan dan pembaharuan dalam tubuh Golkar,

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Sanusi
zoom-in Munaslub Golkar Diklaim Bebas Praktik Politik Uang dan Jual Beli Suara
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto (kiri) memberikan salam kepada Presiden Joko Widodo (keempat kanan) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (ketiga kanan), Presiden ketiga RI BJ Habibie (kedua kanan), Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri (kelima kanan) dan Ketua Harian Partai Golkar Hurdin Halid (kanan) hadir saat Pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Jakarta, Senin (18/12/2017). Munaslub Partai Golkar kali ini beragendakan menetapkan Airlangga Hartanto menjadi Ketua Umum Partai Golkar serta menegaskan dukungan Partai Golkar kepada Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Menurutnya, mandat penuh yang diberikan oleh Munaslub kepada Airlangga merupakan modal kekuatan yang cukup untuk melakukan perubahan dan pembaharuan.

"Figur bermasalah atau berpotensi masalah hukum, figur pro isu korupsi, figur anti perubahan, dan figur kontroversial penghambat pembaharuan harus dapat diganti dengan figur-figur yang fresh, bersih, anti korupsi, pro perubahan, muda, dan pendorong pembaharuan," katanya.

Indikator keempat adalah apakah pada rapat pertama kepengurusan yang baru nanti DPP mengambil kebijakan akan menarik semua kadernya dan mendorong pembubaran Pansus Hak Angket KPK.

"Sekedar informasi, pada satu kesempatan, saya mendengarkan langsung bahwa Airlangga juga punya rencana untuk itu. Jadi sesungguhnya tinggal menunggu ada kesepakatan kolektif formal institusi saja," katanya.

Hal itu juga adalah bentuk konkret dari manifestasi salah satu keputusan rekomendasi Munaslub kemarin yang menegaskan bahwa Golkar harus ikut memperkuat KPK dan gerakan pemberantasan korupsi.

Indikator kelima adalah siapa sosok yang akan ditempatkan Golkar menjadi Ketua DPR menggantikan Setya Novanto.

"Tentu figur yang akan ditempatkan itu adalah figur yang harus dikenal sebagai figur yang bersih, tidak punya track record berpotensi masalah hukum serta tidak pernah, sedang, dan akan tersangkut isu korupsi," kata Doli.

Berita Rekomendasi

Indikator keenam adalah pada saat Golkar mengahadapi tahap akhir penetapan calon-calon Kepala Daerah awal Januari nanti.

"Golkar bersama partai politik lain akan masuk pada tahap finalisasi penentuan calon yang akan diusung. Kita berharap tidak ada lagi isu kontroversial tentang adanya mahar politik atau surat penetapan yang bernilai tinggi dari calon-calon yang diusung. Yang harus dikedepankan adalah bagaimana event pilkada itu harus menjadi wahana munculnya kader-kader terbaik Golkar menjadi tokoh publik sekaligus juga menjadi konsolidasi warming up kekuatan mesin partai menuju pileg dan pilpres," katanya.

Dirinya mengaku yakin, jika Golkar mampu melewati empat ujian itu, meneruskan dua ujian yang sudah dilampaui sebelumnya, maka Golkar akan memiliki indikasi sangat kuat dapat mewujudkan Golkar Bersih.

"Keberhasilan enam indikator itu akan memudahkan Golkar untuk 'take off' menuju Golkar Baru, Gokar Bersih, dan Golkar Bangkit, memenangkan hati rakyat serta pemilu 2019," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas