Namun hal itu membutuhkan proses yang cukup panjang dan harus memenuhi persyaratan.

"Nah kemarin contohnya Angkasa Pura mau memperpanjang apron, ia bikin izin lokasi dulu untuk membuat AMDAL, untuk apa AMDAL itu, untuk mereklamasi bikin apron," kata Susi.

Susi menegaskan, siapapun baik perseorangan maupun perusahaan bisa mengajukan permohonan izin lokasi reklamasi, selama tata ruang dari daerah tersebut berada di Kawasan Strategis Nasional.

"Semua warga negara, perusahaan, kalau itu tertulis kawasannya itu kata taruhnya untuk strategis nasional, berarti boleh meminta izin lokasi," tegas Susi.

Ia menekankan bahwa pihaknya tidak dapat menolak permohonan izin lokasi dari siapapun, baik perseorangan maupun korporasi.

Namun Susi kembali menegaskan bahwa Izin Lokasi, bukan merupakan Izin Reklamasi.

Izin Lokasi hanya untuk melanjutkan pada tahapan pembuatan AMDAL yang dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"KKP harus kasih (Izin Lokasi Reklamasi), karena Izin Lokasi ini bukan izin untuk mereklamasi, (melainkan) izin untuk membuat AMDAL di Kementerian Lingkungan Hidup," papar Susi.

Menurut Susi, KLHK adalah pihak yang akan menentukan terbit atau tidaknya AMDAL tersebut.

Jika AMDAL tidak dikeluarkan KLHK, maka KKP tidak akan menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi.

Oleh karena itu, Susi menyatakan kementerian yang dipimpinnya hingga kini belum menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi.

"Di Kementerian Lingkungan Hidup ini baru ada boleh atau tidaknya (AMDAL), kalau KLH tidak boleh, maka tidak dapat Izin Pelaksanaan, nah Izin Pelaksanaan ini tidak kita terbitkan, sampai saat ini belum ada," tutur Susi.

Usai menjelaskan mengenai Izin Lokasi Reklamasi Teluk Benoa yang diterbitkan kementeriannya, Susi langsung meminta agar tidak ada pemberitaan yang hanya berdasar 'asumsi' semata.

"Jadi jangan dibilang diam-diam Menteri Susi terbitkan izin, kok aneh," kata Susi.