Demo mahasiswa menolak UU KPK dan RKUHP, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera bersikap hingga penanganan kepolisian jadi sorotan

TRIBUNNEWS.COM - Ribuan mahasiswa di berbagai Indonesia menggelar aksi demo sebagai bentuk penolakan terhadap RUU KPK, RKUHP, RUU Minerba, RUU Pertanahan, dan RUU Pemasyarakatan.

Seperti diketahui, Senin (23/9/2019) dan Selasa (24/9/2019), ribuan mahasiswa memadati Gedung DPR RI dan Gedung DPRD setempat.

Dalam aksi demo di depan Gedung DPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Selasa, para mahasiswa menyampaikan empat poin tuntutan mereka, yaitu:

- Merestorasi upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Baca: Aksi Demo Mahasiswa Diramaikan Idol K-Pop, DPR LIVE hingga BTS

Baca: Ratusan Pelajar Ikut Unjuk Rasa, Lempari Batu ke Dalam Kompleks DPR

- Merestorasi perlindungan sumber daya alam, pelaksanaan reforma agraria, dan tenaga kerja dari ekonomi yang eksploitatif.

- Merestorasi demokrasi, hak rakyat untuk berpendapat, penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, serta keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan kebijakan.

- Merestorasi kesatuan bangsa dan negara dengan penghapusan diskriminasi antar etnis, pemerataan ekonomi, dan perlindungan bagi perempuan.

Dirangkum Tribunnews dari Kompas.com, berikut berita terbaru mengenai demo mahasiswa menolak RUU KPK, RKUHP, RUU Minerba, RUU Pertanahan, dan RUU Pemasyarakatan:

1. Jokowi diminta bersikap

Hingga saat ini, Jokowi belum mengeluarkan pernyataan terkait tuntutan yang disampaikan mahasiswa di sejumlah wilayah Indonesia melalui aksi demo.

Tuntutan tersebut antara lain adalah pemerintah diminta membatalkan pengesahan revisi UU KPK dan menunda RKUHP, serta beberapa RUU lainnya.

Mengutip Kompas.com, Sosiolog dari Universitas Indonesia, Imam Prasodjo, mengatakan Jokowi harus segera bersikap dan memberi pernyataan yang membuat suasana lebih adem.

Imam menyebutkan hal penting yang saat ini harus dilakukan adalah memadamkan emosi dari kedua belah pihak, mahasiswa dan pemerintah.