Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutya Hafid mendorong Pemerintah Indonesia untuk menciptakan aplikasi mesin pencarian sendiri agar tidak mudah untuk diretas oleh orang tidak bertanggung jawab.

Indonesia jika memiliki aplikasi mesin pencari sendiri, maka angka penyebaran konten negatif dapat ditekan semaksimal mungkin.

“Kominfo supaya dapat mendorong aplikasi-aplikasi lokal bisa tumbuh. Sama seperti Tiongkok yang punya Google-nya sendiri, kita juga harus punya aplikasi sendiri, sehingga kejadian seperti di Aceh kita bisa mudah untuk mengelolanya,” kata Mutya.

Ketua Komisi satu DPR RI ini juga memberikan apresiasi atas langkah Komimfo untuk langsung menghapus konten-konten negatif sama seperti yang sedang terjadi di Aceh.

“Saya tadi sudah mendengar, Kominfo sudah mentake down konten-konten negatif , termasuk atas kejadian yang di google maps Aceh,” imbuhnya.

Pemerintah kota Banda Aceh telah melaporkan foto pria telanjang dada yang memperlihatkan tangan bertuliskan “Protest Syari’a Law di Google maps kepada Kementerian Komunikasi dan Informartika sebagai konten negatif.

Dalam menyikapi kejadian tersebut, Pemerintah kota Banda Aceh mempertimbangkan untuk melaporkan pengunggah foto telanjang tersebut ke pihak Kepolisian.

Selain bermuatan konten negatif, Pemerintah Banda Aceh menilai tindakan tersebut adalah sebuah pelecehan terhadap peneggakan hukum Syariah Islam di Provinsi Aceh.

“Jadi langkah-langkah yang kita ambil adalah kita sudah lapor ke pihak Google, selain itu kita akan mengambil sikap lebih lanjut terkait kejadian ini,” ujar Taufik Alamsyah Kabag Humas Pemkot Aceh.

Menurut Taufik, kejadian foto pria telanjang memperlihatkan protes mengenai penerapan hukum syaria’an di Aceh, merupakan sebuah bentuk pelecehan.

“ini merupakan pelecehan. Seharusnya yang Nampak ketika kita lihat kota Banda Aceh itu adalah Masjid Raya. Kami mengutuk keras karena telah melecehkan Syariat hukum Islam di kota Banda Aceh.

(Tribunnews.com/Muhammad Nur Wahid Rizqy)