Anthony menambahkan jika konteks dalam pasal tersebut adalah rapat DPRD bukan konteks di media sosial, jadi tidak berkaitan.

"Ini tuh konteksnya di dalam rapat DPRD bukan konteks di media sosial,

jadi tata tertib ini pasalnya pun menurut saya tidak tepat jadi apa yang dilakukan pun menurut kami, kami sudah mentaati peraturan administrasi pemerintahan," ungkap Anthony.

Anthony pun menjelaskan jika di pasal 51 ada kewajiban bagi pejabat untuk memberi akses kepada publik terkait dokumen administrasi.

"Kita bisa baca di pasal 51, itu ada kewajiban, bagi pemerintah itu bagi pejabat, untuk memberikan akses kepada publik terhadap dokumen-dokumen administrasi," ujarnya.

Anthony menegaskan masyarakat perlu tau proses penganggaran dari awal hingga akhir, tidak perlu untuk ditutup-tutupi.

"Sekarang kita bicara begini, masyarakat itu, perlu tau bahkan dari awal proses penganggaran, apa yang perlu ditutup-tutupi?

Masyarakat kita pun membayar pajak menggunakan uang beneran, bukan uang dummy, bukan uang monopoli," ujar Anthony kepada Aiman.

Anthony pun menjelaskan supaya masyarakat mau membayar pajak dengan benar, maka bentuklah akuntabilitas publik untuk menjalankan transparasi anggaran dari awal hingga akhir.

"Jadi masyarakat perlu tau proses dari awal, karena kalau misalnya penganggarannya pun, penganggaran dummy,

selalu mengharapkan masyarakat mau bayar pajak dengan benar, bagaimana caranya ini bentuk akuntabilitas, dan kita bentuk mengikuti undang-undang administrasi pemerintahan,

asas-asas umum pemerintahan yang baik, ada asas keterbukaan disitu, ada asas kecermatan disitu, kita pemerintahan serius bukan pemerintahan dummy, jadi kita harus menjalankan transparansi dari awal sampai akhir," tegas Anthony.

Dalam waktu yang sama, wakil ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Inggard Joshua yang menjadi narasumber juga memberi pendapat jika siapapun menginginkan transparasi, tetapi ada ruang dan tempat tertentu.

"Siapapun menghendaki transparasi tapi ada ruang dan tempat yang harus dilakukan, saya ingin katakan fungsi dan tugas anggota dewan salah satunya adalah fungsi kontrol dan fungsi budget.