Disitulah kita gunakan hak kita di dalam rapat-rapat di dewan, artinya ketika KUA-PPS ini diberikan kepada kita itu masih mentah karena sifatnya itu baru plafon prioritas anggaran sementara dan kebijakan umum anggaran," jelas Inggard.

Inggard pun menjelaskan boleh-boleh saja bicara ke publik namun lebih baik bagi anggota dewan bicara dalam rapat.

"Etika ini kita katakan sesama anggota dewan harusnya kita berbicara di dalam ruangan, rapat, karena itu sifatnya baru sementara dan plafon, kalau ada kejanggalan, mari kita, bahas semuanya dan pembahasan itukan terbuka," terang Inggard.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi yang juga menjadi narasumber dalam acara tersebut memberi pendapat berbeda dengan Inggard.

Menurutnya anggota dewan harus punya kebebasan tidak hanya bermain di ruang sidang.

"Saya kira anggota dewan itu harus punya kebebasan juga ya, bukan hanya bermain diruang sidang, kita kan sudah kasih amanah supaya anggota dewan menyampaikan kritik atau apapun.

Menurut saya itu bukan melanggar etika, yang dilakukan PSI sudah bener sebenernya, karena selama ini di Jakarta LSM lumpuh karena anggotanya sudah jadi anggota dewan semua.

Tentunya kalau tidak ada anggota dewan LSM yang muncul, tapi kalau ada anggota dewan ngapain LSM muncul, ya inilah yang harusnya menyuarakan hati nurani rakyat," ujar Uchok.

(Tribunnews.com/Inza Maliana)