Pergantian Sistem Ujian Nasional Sudah jadi Kebijakan, Tetap Berjalan Meski Ganti Menteri
Kabiro Komunikasi Kemendikbud Ade Erlangga memastikan bahwa rencana Nadiem Makarim dengan penggantian sistem UN tersebut merupakan kebijakan.
Penulis: Indah Aprilin Cahyani
Editor: Miftah
3. Perampingan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Para guru di sekolah selalu membuat RPP untuk mempersiapkan kegiatan pembelajaran di kelas.
Rancangan tersebut dapat berlaku untuk satu pertemuan maupun dalam setiap periode.
Nadiem menuturkan akan merampingkan 13 komponen silabus yang tadinya harus dikembangkan untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran bagi murid.
Apabila sebelumnya RPP memerlukan kertas yang banyak, Nadiem mengatakan ke depan hanya membutuhkan satu halaman yang terdiri dari tiga komponen.
"Ke tiga adalah RPP yang tadinya berhalaman-halaman, 13 komponen menjadi tiga komponen dan cukup satu halaman," tutur Nadiem.
4. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Nadiem juga mengubah persentase sistem dalam proses PPDB berikutnya.
Sebelumnya, 80 persen menggunakan sistem zonasi, 15 persen jalur prestasi, dan 5 persen perpindahan.
Kemudian Nadiem mengubah menjadi 50 persen menggunakan sistem zonasi, 30 persen melalui jalur prestasi, 15 persen bagi pemiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan 5 persen perpindahan.
"Jangan salah, 80 persen zonasi, lalu ada 5 persen perpindahan, baru yang prestasi itu 15 persen, itu sebelumnya," tutur Nadiem.
"Jadi pindah zonasi 50 persen, afirmasi yaitu Kartu Indonesia Pintar 15 persen, perpindahan 5 persen, jadi sisanya berapa tuh? Untuk prestasi 30 persen," tandasnya.
Ia juga menjelaskan dengan perubahan persentase tersebut diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi siswa yang memiliki KIP.
Namun Nadiem tidak memaksakan kebijakan yang telah diputuskannya itu dilaksanakan oleh setiap instansi.
Nadiem akan menyerahkan kembali kepada masing-masing daerah untuk mencapai merdeka belajar Indonesia.
(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani)
