Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Jabatan Baru KSP, Pakar Pertanyakan Semangat Reformasi Birokrasi yang Dibangun Jokowi

Pos jabatan baru di lingkungan KSP lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 tahun 2019 bertentangan Semangat Reformasi Birokrasi Jokowi

Penulis: Endra Kurniawan
Editor: Wulan Kurnia Putri
zoom-in Jabatan Baru KSP, Pakar Pertanyakan Semangat Reformasi Birokrasi yang Dibangun Jokowi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2019). Dalam sambutannya, Presiden Jokowi meminta seluruh pihak baik pusat maupun daerah serius menggarap infrastruktur demi kemajuan bangsa dan meningkatkan perekonomian. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

"Saya menyarankan dari kalangan intelektual," beber Drajat.

Dengan bergabungnya wakil Kepala Staf Kepresidenan dari kalangan tersebut, Drajat berharap mampu meningkatkan kinerja organiasi negara di bawah kendali Presiden Jokowi ini. 

Menteri Nadiem Makarim membutuhkan wakil

Soal Jabatan Baru KSP, Pakar Sebut Menteri Nadiem Lebih Pantas punya Wakil daripada Moeldoko
Soal Jabatan Baru KSP, Pakar Sebut Menteri Nadiem Lebih Pantas punya Wakil daripada Moeldoko (Tribunnews/Irwan Rismawan dan Warta Kota/Henry Lopulalan)

Drajat menilai saat ini jabatan baru guna mengisi wakil KSP untuk mendampingi Moeldoko tidak terlalu dibutuhkan. 

Menurut Drajat penambahan jabatan yang ada di lingkungan KSP bisa dilimpahkan ke lembaga pemerintahan lainnya, seperti kementerian.

"Yang mendesak itu wakil menteri di Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemdikbud),"  tergasnya.

Drajat berpendapat Kemdikbud lebih pantas mendapatkan prioritas wakil dari pada KSP.

BERITA REKOMENDASI

Alasan ini berdasarkan tugas yang dimiliki Kemdikbud lebih banyak dan luas dibandingkan KSP.

Besarnya tugas Kemdikbud satu di antaranya bisa dilihat dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 20 persen diberikan kepada kementerian berslogan Tut Wuri Handayani tersebut.

Baca: 2 Pelaku Penyiraman Air Keras Tertangkap, Novel Baswedan: antara Apresiasi dan Kekhawatiran

Tentu dengan besarnya anggaran untuk dikelola, besar pula tugas yang diemban.

"Kemdikbud mengursi pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi. Itu tugas besar tapi tidak ada wakil menterinya," lanjut Drajat.

Ia melihat Menteri Nadiem Makarim akan kewalahan mengurus semua tanggungjawabnya seorang diri.

Dengan kehadiran wakil menteri Kemdikbud, Drajat berharap mampu meringankan dan memaksimalkan kinerja dari mas menteri ini.

Baik dalam sektor Pengembangan maupun penataan dalam lingkungan Kemdikbud.

"Wakilnya untuk Menteri Nadiem itu perlu," tutup Drajat.

(Tribunnews.com/Endra Kurniawan)

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas