Sontak permasalahan ini mendapat sorotan tajam dari sejumlah kalangan.

Namun dalam mengatasi masalah ini, Menhan Prabowo Suboianto memilih mengedepankan langkah damai dengan China.

Bahkan sikap yang ditunjukkan Prabowo dinilai kalah tegas dengan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi yang telah memanggil Dubes China dan menyampaikan protes kerasnya kala itu.

Prabowo mengaku pihaknya masih santai dan belum ada penambahan personel TNI untuk mengamankan di Perairan Natuna saat itu.

Namun, soal adanya tiga kapal asing asal China tersebut, pihaknya masih membahasnya untuk mencari suatu solusi dengan kementerian lain.

Termasuk berkoordinasi dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Karena Prabowo menginginkan kasus ini dapat diselesaikan dengan baik, mengingat China merupakan negara sahabat Indonesia.

Meski demikian, menurut Dahnil, Prabowo sudah berulang kali menjelaskan kepada para pihak untuk dilakukan langkah-langkah yang tepat dalam persoalan Natuna ini.

Adapun pihak yang dimaksud yakni seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta pihak TNI.

Dimana Menteri KKP disarankan untuk segera melakukan maksimalisasi intensitas kegiatan ekonomi di Natuna Utara.

Sementara untuk TNI, Dahnil menyebut Prabowo mengintruksikan agar terus melakukan patroli di perairan Natuna.

Tak hanya itu, bahkan untuk upaya membuat kapal-kapal China ini pergi dari Natuna, Badan Keamanan Lau (Bakamla) telah menambah kekuatan di perairan tersebut.

Sejumlah armada dan personel juga dikerahkan untuk menangkal masuknya kapal China di perairan Natuna.

Di sisi lain, sengketa Natuna ini membuat Presiden Jokowi turun tangan untuk melakukan kunjungan kerja di wilayah tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Rabu (8/1/2020).

Dalam agendanya, Jokowi bertemu dengan ratusan nelayan di lokasi tersebut.

Dalam pertemuannya, Jokowi menegaskan, Natuna merupakan milik Indonesia.

Serta menegaskan tidak boleh ada tawar-menawar untuk kedaulatan.

Setelah bertemu nelayan, Jokowi menyambangi pelabuhan di Teluk Lampa Natuna tempat KRI Usman Harun bersandar.

Diberitakan, kunjungan Jokowi ini membawa pengaruh besar kepada pergerakan kapal-kapal China.

Usai kunjungan Presiden Joko Widodo kapal-kapal tersebut pergi dari wilayah sengketa itu.

3. Soal Kasus Asabri

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, menyatakan memberikan perhatian khusus terhadap dugaan kasus korupsi di tubuh PT Asabri.

Hal ini dikarenakan dugaan kasus korupsi Asabri ini menyangkut dengan TNI

Dari total aset PT Asabri Rp 35,188 triliun, berasal dari uang iuran pensiun prajurit TNI/Polri dan PNS TNI/Polri

Di mana dari total gaji pokok mereka setiap bulan dipotong 4,75 persen untuk iuran pensiun dan 3,25 persen untuk tunjangan hari tua,

Setelah mendapatkan informasi terkait kasus Asabri ini, Prabowo terus memantau sembari menunggu data dan laporan yang sedang disiapkan Kementerian BUMN.

Prabowo juga tengah mempelajari laporan-laporan yang disampaikan dari pihak auditor yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Prabowo hanya memastikan adanya dugaan kasus korupsi di Asabri tidak mengganggu dana pensiun prajurit.

Prabowo ingin memastikan keamanan dana tersebut.

Selain itu Menhan juga berusaha menenangkan para parjurit dan pensiunan TNI.

Diberitakan isu Asabri mulai mencuat dari pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Bahkan Mahfud mengatakan dugaan korupsi di Asabri tak kalah fantastis dari kasus Jiwasraya.

Mahfud MD menilai dugaan korupsi ini mencapai di atas Rp 10 trilun.

Namun adanya dugaan kasus korupsi ini telah dibantah oleh Direktur Utama (Dirut) PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), Sonny Widjaja.

Sonny mengungkapkan kepada para nasabah Asabri yang terdiri dari anggota instansi TNI, Polri, Kementerian Pertahanan, dan Kemenko Polhukam bahwa uang yang dikelola Asabri aman.

Dirut Asabri ini juga menghimbau masyarakat agar tidak menelan mentah-mentah mengenai berita negatif terkait Asabri.

Sementara itu, Asabri merupakan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.

Asabri ini adalah asuransi Sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS di Departemen Pertahanan dan Polri. (*)

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma, Kompas.com/ Achmad Nasrudin Yahya/Reska K Nistanto/Fitria Chusna Farisa)