Objek Wisata Dibuka saat New Normal, Pengelola dan Petugas Wajib Ikut Pelatihan
Sosiolog UNS, Dr. Argyo Demartoto, M.Si., menganggap perlunya pelatihan protokol kesehatan sesuai standar untuk pengelola dan SDM objek wisata
Penulis: Facundo Chrysnha Pradipha
Editor: Ayu Miftakhul Husna
TRIBUNNEWS.COM - Penerapan kenormalan baru terus digaungkan oleh Pemerintah termasuk pemerintah daerah di berbagai kota dan kabupaten.
Seperti halnya objek wisata akan mulai dibuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan mencegah penyebaran Covid-19.
Sosiolog Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Dr. Argyo Demartoto, M.Si., menganggap perlunya pelatihan protokol kesehatan sesuai standar untuk pengelola objek wisata sampai sumber daya manusia di dalamnya.
Hal itu guna menunjang kesiapan berbagai pihak dengan matang menyambut persiapan new normal.
“Semua pihak seperti dinas pariwisata, kebudayaan, stakeholder terkait pembukaan objek wisata harus dilatih sesuai standar protokol kesehatan WHO, agar pencegahan Covid-19 benar-benar matang dan dapat dilaksanakan,” jelasnya saat diwawancara Tribunnews.com pada Selasa (16/6/2020).
Argyo menyampaikan, pelatihan dan keterampilan petugas juga akan mendukung kesiapan objek wisata untuk menghadapi kerumunan.
Karena baginya, pembukaan objek wisata diprediksi akan mengundang kerumunan meski pengunjung dibatasi.
Baca: Sebelum Kunjungi Yogyakarta, Ketahui Protokol Kesehatan di Tempat Wisata hingga Toko Oleh-oleh
Adapun dicontohkannya serangkain protokol kesehatan yang harus benar-benar diterapkan dengan benar adalah physical distancing atau menjaga jarak aman antarwarga.
Lalu juga penggunaan kursi tunggu perlu berjarak.
Ketegasan petugas dan pengelola objek wisata juga dianggap penting.
Misal melarang pengunjung yang tak mengenakan masker memasuki objek wisata.
Lalu pengelola juga harus taat dengan protokol kesehatan dengan tak mengadakan even-even atau acara rutin yang biasanya mengundang kerumunan.
Beberapa contoh tersebut, lanjutnya, sesuai penerapan protokol kesehatan jika para pengelola dan petugas mendapat pelatihan dan keterampilan untuk terus melakukan pengawasan.
“Jadi hal-hal semacam ini menurut saya harus disiapkan matang dan komprehensif oleh dinas pariwisata dan kebudayaan serta stakeholder terkait,” paparnya.