Sedangkan daerah yang melaksanakan Pilkada 2018, akan menggelar pemilihan pada 2023.

Daerah yang baru melaksanakan Pilkada 2020, baru akan menggelar pemilihan pada 2027 mendatang.

Bagi kepala daerah yang selesai masa jabatannya sebelum 2027, maka Kemendagri akan mengangkat penjabat kepala daerah dengan masa jabatan hingga 2027. Lalu diganti dengan kepala daerah hasil Pemilu Daerah 2027.

Draf tersebut juga menjelaskan, bahwa Pilkada 2027 disebut dengan Pemilu Daerah. Seluruh kabupaten, kota, maupun provinsi, menggelar pemilihan kepala daerah serentak di tahun tersebut.

Pasal 734 Ayat (1) menjelaskan, Pemilu Daerah pertama diselenggarakan pada tahun 2027 dan untuk selanjutnya diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Dengan kata lain, pemilihan kepala daerah di 34 provinsi, 98 kota dan 416 kabupaten dilaksanakan di waktu yang bersamaan.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi NasDem, Willy Aditya mengungkapkan, bahwa penggabungan antara Pemilu Nasional dengan Pemilu Daerah tak bisa serentak dalam setahun. Sebab, mempertimbangkan banyak hal. Termasuk, pemilih dan penyelenggara.

"Ada tiga aspek pemilihan: peserta, pemilih, penyelenggara. Tidak mungkin, hanya satu aspek saja," kata Willy dikutip dari laman resmi NasDem.

Pilkada DKI 2022

Mengacu pada draft revisi tersebut, Pilkada DKI Jakarta kemungkinan akan tetap dilaksanakan pada 2022, dimana saat itu Gubernur Anies Baswedan akan mengakhiri masa jabatan lima tahun.

Di sisi lain, ia disebut-sebut sebagai salah satu tokoh terkuat yang bakal meramaikan bursa calon presiden (capres) 2024.

Dalam berbagai hasil survei, Anies selalu menempati papan atas bakal calon presiden 2024 dengan elektabilitas rata-rata di tiga besar.

Survei Populi Center yang dirilis pada November 2020 menyebut elektabilitas Anies 9,5%, terpaut tipis dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang unggul dengan elektabilitas 9,9%.

Meski demikian, belum berembus kabar soal langkah politik Anies Baswedan ke depannya.