Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDINDO) ini menambahkan, perjanjian RCEP diinisiasi oleh Indonesia, dipimpin oleh Indonesia, dan ditandatangani atas restu Indonesia.

Keuntungan yang diperoleh antara lain bisa meningkatkan ekspor Indonesia ke negara-negara peserta RCEP hingga 8-11 persen, serta menarik investasi hingga 18-22 persen.

"Melalui RCEP, Indonesia bisa meningkatkan kesejahteraan sebesar USD 1,516 juta, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,26 persen."

"KADIN Indonesia bisa memaksimalkannya melalui berbagai sektor strategis seperti pertanian, mining, wood product, paper, chemical/rubber/plastic," ujarnya.

Bamsoet juga menyoroti kontribusi sektor ekonomi digital yang baru menyumbangkan sekitar 4 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Presiden Joko Widodo menargetkan pada tahun 2030, bisa ditingkatkan menjadi 18 persen.

Nilai transaksi sektor ekonomi digital ditargetkan tumbuh 8 kali lipat, dari Rp 632 triliun menjadi Rp 4.531 triliun pada tahun 2030. Untuk mewujudkannya, Bamsoet menilai perlu dukungan Kadin Indonesia, khususnya dalam melahirkan lebih banyak digitalpreneur.

"Termasuk membantu pemerintah mengembangkan potensi UMKM, antara lain dengan mendorong UMKM menembus pasar ekspor, hingga menghubungkan UMKM dengan ekosistem ekonomi digital (UMKM yang mampu beradaptasi dan terhubung dengan ekosistem digital baru sekitar 13 persen)."

"Pengembangan UMKM sangat penting, karena hampir 96 persen pelaku usaha di Indonesia bergerak di sektor UMKM."

"Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah UMKM mencapai 64,19 juta unit, menyerap 97 persen dari total tenaga kerja, berkontribusi terhadap 60 persen PDB," kata Bamsoet.

Gandeng Kadin, Kementerian PPPA Dorong Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dunia Usaha

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menjalin kerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tentang Sinergi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Dunia Usaha.

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga.

Penadatangan bertepatan dengan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kadin Indonesia.

Menteri Bintang mengapresiasi Kadin Indonesia yang terus memperkuat komitmen untuk mendukung pemerintah dalam melakukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Saya mengapresiasi upaya dan komitmen Kadin Indonesia dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak," kata Menteri Bintang, Rabu (30/6/2021).

Baca juga: Kementerian PPPA Lakukan Pendampingan Terhadap 17 Anak Korban Eksploitasi di Kabupaten Sikka