KM Bali Permai bersama 18 ABK tersebut, kata dia, sampai saat ini masih belum ditemukan. 

Namun demikian, menurutnya, baik pihak perusahan, Basarnas, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perikanan dan Kelautan belum menyampaikan peristiwa tersebut kepada rakyat Indonesia.

Bahkan, kata dia, pihak keluarga korban juga belum pernah dihubungi sampai surat dari pihak Perusahan baru tiba pada 4 September 2021.
  
Ia menduga ada dua kemungkinan yang terjadi pada kapal yakni kapal tenggelam dan kapal terombang-ambing di Samudera Hindia. 

Apabila kemungkinan kedua, kata dia, maka dapat diduga ABK masih bisa hidup karena persediaan makanan yang dibawa untuk kebutuhan tiga bulan terhitung sejak 12 Juli 2021 sampai 12 November 2021.

Menurutnya jika upaya pencarian dilakukan secara masif dan diumumkan ke publik maka kapal tersebut berpotensi bisa diselamatkan. 

Ia mengatakan pemerintah dan pihak perusahan terkesan menyembunyikan dan mendiamkan peristiwa tersebut.

Hal tersebut menurutnya berbeda dengan peristiwa serupa selama ini di mana Basarnas dan Pemerintah mengumumkan ke publik dan mobilisasi secara massal bagi upaya pencarian. 

"Sebagai pembela kemanusiaan, kami minta penjelasan terbuka ke rakyat Indonesia, mengapa Pemerintah dan perusahan terkesan menyembunyikan peristiwa besar yang menimpa 18 Warga Negara Indonesia dan kapalnya," kata Natalius dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com pada Minggu (5/9/2021).

Baca juga: 83 Warga Karawang Keracunan Nasi Berkat, 2 Meninggal, Puslabfor Mabes Polri Bantu Selidiki

Untuk itu, Pigai meminta enam poin penjelasan terbuka terkait hal tersebut.

Pertama, kata dia, adalah terkait mengapa peristiwa besar tersebut tidak diumumkan oleh Pemerintah agar mendapat perhatian publik.

Kedua, mengapa rakyat Indonesia tidak pernah mengetahui mobilisasi sumber daya penyelematan atau pencarian.

Ketiga, mengapa media cetak, elektronik, atau bahkan running text di televisi tidak memberitakannya.

Keempat, ia mempertanyakan mengapa kepada keluarga korban baru disampaikan pada tanggal 4 September 2021 atau sekira satu bulan setelah kapal tersebut dinyatakan lost contact.

Kelima ia mempertanyakan mengapa Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan tidak melakukan upaya koordinasi padahal Deputi Bidang koordinasi Kelautan dan Maritim terkait peristiwa tersebut.

Keenam ia mempertanyakan terkait sikap lembaga-lembaga pemerintah.

"Apa yang terjadi antara pihak perusahan dan Basarnas, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan?" kata Pigai.