TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dr Sundawan Salya, analis intelijen dari Lembaga Pengkajian Intelijen Strategis mengatakan, penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan di sektor energi ini selalu menjadi kebijakan yang tidak populer. Tetapi Pemerintah harus mengambil kebijakan tersebut yang tentunya mendapat dukungan dari masyarakat.

Menurut Sundawan, isu sumber daya energi bukan merupakan dominasi Isu domestik. Tetapi sesungguhnya merupakan isu global.

Hal ini dikarenakan posisi penting sektor sumber daya energi, khususnya BBM dan gas yang memainkan peran sangat penting (play important role) sebagai energi utama yang dibutuhkan dunia.

”Munculnya konflik kepentingan antara negara di tingkat global, dan memanfaatkan isu BBM dan gas sebagai bagian dari Konflik tersebut. Dapat memunculkan dan membawa dampak sangat besar terhadap keseimbangan kebutuhan suplai BBM dan gas pada tataran global, regional, terutama domestik,” ujarnya dalam keterangan pers tertulis, Sabtu, 3 September  2022.

Sundawan yang juga dosen Universitas Indonesia dan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini melihat persoalan kenaikan harga BBM ini dari perspektif kajian intelijen strategis.

”Ini tidak bisa dilepaskan dari gambaran besar yang terjadi saat ini. Khususnya sebagai salah satu dampak dari Konflik Rusia dan Ukraina. Bahkan juga bersinggungan dengan perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina,” kata dia.

Baca juga: Pemerintah Naikkan Harga BBM Subsidi, Anggota Komisi VII DPR: Implikasinya Luar Biasa

Sundawa setuju dengan pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Pol Prof Budi Gunawan yang mengatakan, dari analisa intelijen ekonomi, perkembangan global tersebut menjadi beban ekonomi bagi negara-negara lain, termasuk bagi Indonesia.

”Perlu penatakelolaan yang tepat. Apabila tidak ditata dalam kebijakan yang tepat dapat dipastikan bisa memunculkan efek berantai (multiplier effect) terhadap sektor lainnya. Yaitu sektor sosial, ekonomi, bahkan sektor politik dan keamanan,” ujarnya.

Ke depan akan terjadi potensi keterbatasan pasokan BBM, potensi naiknya biaya trasnportasi, naiknya harga-harga kebutuhan hidup dan tentunya munculnya pemanfaatan Isu BBM menjadi isu politik. ”Ini dapat memunculkan kerawanan keamanan nasional,” katanya.

Politik subsidi BBM dengan mengalihkan anggaran subsidi BBM menjadi bantalan sosial sebesar Rp 24,1 Triliyun merupakan sebuah opsi taktis jangka menengah yang dapat menjadi legal standing pemerintah dalam keputusannya mengurangi subsidi bagi masyarakat mampu. Dan mengalihkannya bagi masyarakat yang rentan.

”Pemerintah perlu bersikap konsisten di dalam melindungi kelompok masyarakat yang rentan, agar tujuan dari pengalihan subsidi tersebut bisa tepat sasaran,” ujarnya.

Di dalam merespons penolakan opsi pengalihan anggaran subsisi BBM oleh sebagian masyarakat, pemerintah tidak perlu reaktif karena ini merupakan bagian dari dinamika sosial politik.

”Reaksi tersebut sebagai bagian dari koreksi yang bisa menambal bolong-bolong di dalam pelaksanaan bantalan sosial,” katanya.

Sundawan mengatakan opsi taktis, harus diikuti oleh opsi strategis. ”Dengan menyusun dan menetapkan strategi untuk memenuhi kebutuhan nyata sumber daya energi yang berbasis kepada sustainable energy,” ujarnya.

Termasuk kebutuhan nyata mengamankan suplai energi (energy supplai security), dengan memilih sumber-sumber energi alternatif selain BBM.