Target Jokowi Gelar Upacara HUT RI Tahun 2024 di IKN Nusantara Bakal Terwujud, Pembangunan Dikebut
Pada tahun 2024 nanti, Presiden Jokowi, Wapres KH Maruf Amin bersama para menteri, juga sudah bisa berkantor di Ibukota negara yang baru dibangun.
Penulis: Yulis
Editor: Dewi Agustina
"Sehingga tidak ada kabel semrawut di IKN," tegas Junaidi.
Pembangunan jalan dasar, jembatan ditargetkan hingga akhir tahun ini sudah tuntas.
Sehingga dapat digunakan untuk mengangkut logistik pembangunan gedung dan lainnya.
Keyakinan pada tahun 2024 IKN Nusantara sudah bisa dipergunakan bagi Presiden, Wapres dan para menteri berkanto juga ditegaskan Rozali Indra Saputra selaku Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kaltim (PUPR).
Baca juga: Bangun Kantor Presiden dan Istana di IKN Nusantara, PT PP Kantongi Kontrak Baru Rp2,9 Triliun
Menurut Indra, hingga akhir tahun nanti proses kontrak-kontrak untuk mulai membangun istana dan kantor menteri sudah tuntas.
"Tahun depan kita akan mulai membangun gedung-gedung," tegas Indra Saputra.
Pembangunan gedung yakni di Kawasan Inti Pemerintahan Pusat (KIPP) seluas 6671 hektare.
Sejumlah gedung yang akan dituntaskan hingga 2024 adalah Istana Presiden, Istana Wapres, empat kantor kementerian koordinator, Sekretariat Negara, Kementerian PUPR, tempat ibadah, dan Bank Indonesia serta Beranda Nusantara.
"Untuk pembangunan istana dan lapangan untuk upacara, kontrak sudah ditandatangani sehingga istana segera dibangun," tegas Indra.
Baca juga: Cara Masuk ke Jagat Nusantara, Akses play.jagat.io dan Daftar untuk Jalan-jalan di Metaverse IKN
Istana Kepresidenan nanti akan berbentuk Garuda yang didesain oleh Nyoman Nuarta.
Pantauan Tribunnews.com di lokasi KIPP di IKN Nusantara, proses pembangunan jalan dasar sudah terbentuk.
Kawasan KIPP sudah diberi pagar pembatas dan terlihat para pekerja dan alat-alat berat sedang bekerja membangun jalan.
Dijelaskan Indra Saputra, selain Istana Kepresidenan dan Istana Wapres, prioritas berikutnya adalah pembangunan gedung Kementerian Koordinator (Kemenko).
Yakni gedung Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi serta Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).