"Dengan demikian, jika semua matra mendapat giliran menjabat posisi Panglima TNI tentu sedikit banyak akan menunjukkan rasa kesetaraan tersebut," kata dia.

Meski demikian, menurutnya jika mengacu pada rekam jejak sebelum menjabat kepala staf, maka KSAD mempunyai 'modalitas' yang signifikan.

Jenderal Dudung saat menjadi Pangdam Jaya, kata dia, pernah dianggap sukses dalam mengelola dinamika keamanan ibukota seperti menertibkan baliho FPI.

"Dan kesuksesan ini tentu saja dapat mempunyai nilai tersendiri dan memberi cukup impresi pada Jokowi," kata dia.

Sementara itu, menurutnya cerita sukses rekam jejak Laksamana Yudo dan Marsekal Fadjar sebelum menjabat posisi kepala staf dalam menjalankan isu spesifik yang berhasil menarik perhatian Presiden Jokowi belum terelaborasi dan terkapitalisasi secara maksimal di ruang publik.

Jika Laksamana Yudo misalnya dulu pernah merasa sukses menjalankan tugas spesifik yang berkaitan dengan pengamanan Tol Laut, kata dia, maka ada baiknya cerita sukses itu dikapitalisasi.

Hal serupa, lanjut dia, juga berlaku untuk Marsekal Fadjar.

"Dengan demikian, publik termasuk Presiden Jokowi punya rekaman untuk mengingat dan aware dengan cerita sukses tersebut," kata dia.

Mengingat UU tidak secara eksplisit mengharuskan presiden untuk menunjuk Panglima TNI secara bergiliran, menurutnya maka tentu implikasi pilihan tersebut terhadap kinerja presiden secara umum menjadi ada dua ruang penafsiran.

Menurutnya ada yang dapat menganggap Jokowi tidak patuh terhadap UU, tetapi juga ada yang akan menganggap Presiden tidak melanggar ketentuan.

"Dalam konteks ini, siapapun Panglima TNI-nya, dia memang tetap harus melakukan konsolidasi internal dan fokus menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan dalam UU TNI," kata dia.

Tahun 2023, kata dia, memang tahun politik.

Karena itu, menurut Anton soliditas dan konsolidasi yang dilakukan Panglima TNI menjadi penting.

Akan tetapi, menurutnya sudah semestinya memang pemerintah tidak menarik, mewacanakan ataupun juga menugaskan TNI untuk ikut mengurusi hiruk pikuk politik nasional.

Gangguan keamanan untuk urusan politik, kata dia, hendaknya hanya dan cukup melibatkan Polri dan intelijen saja, tanpa perlu melakukan sekuritisasi dengan melibatkan TNI.

"TNI tetap harus dijaga fokusnya untuk menjaga negara dari ancaman musuh yang datang dari luar," ujar dia.