TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago melihat adanya keinginan kembali ke desain sistem pemilu proporsional tertutup merupakan koreksi dan kritik terhadap penyelenggaraan sistem proporsional terbuka selama ini.

Menguatnya keinginan untuk kembali ke sistem proporsional tertutup, lanjut Pangi, karena anti tesis rendahnya kualitas, kapasitas, mutu dan kompetensi 575 anggota DPR-RI yang terpilih di periode sekarang.

"Walaupun mereka dipilih rakyat secara langsung tapi produk undang-undang yang dihasilkan jauh dari jeroan selera rakyat, undang-undang untuk kepentingan elite semata," kata Pangi dalam keterangannya, Senin (9/1/2023). 

Pendiri Voxpol Center Research and Consulting ini pun menyoroti beberapa kelemahan yang ada di dalam sistem proporsional tertutup.

Seperti di mana sistem proporsional tertutup mengurangi interaksi dan intensitas kader partai dengan pemilih. 

Hingga membuat caleg cenderung tidak mau bekerja keras untuk mengkampanyekan dirinya dan partai, sebab mereka percaya yang bakal dipilih adalah caleg prioritas nomor urut satu, bukan basis suara terbanyak.

Sistem ini juga, lanjut Pangi, kurang sesuai untuk partai baru dan partai kecil yang belum terlalu dikenal dan belum cocok untuk partai yang populis, yang belum kuat serta belum tumbuh secara merata sistem kaderisasinya. 

8 Parpol Parlemen Tolak Pemilu Proporsional Tertutup

Sebelumnya, sebanyak delapan partai politik (parpol) parlemen sepakat untuk menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup.

Keputusan tersebut, disampaikan setelah elite partai politik mengadakan pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu (8/1/2023).

Adapun para elite parpol yang hadir, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAM Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Baca juga: Plus Minus Sistem Pemilu Proporsional Tertutup dan Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Analis

Kemudian, Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate dan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali.

Sementara itu, dari pihak Gerindra tak menghadiri pertemuan, tapi sudah berkomunikasi dengan sejumlah elite parpol dan menyatakan sikapnya.

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, Ketum Golkar, Airlangga Hartarto, menyampaikan pihaknya bersama tujuh parpol lainnya menolak sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional tertutup.

"Sehubungan dengan wacana diberlakukannya kembali sistem pemilu proporsional tertutup, kami menyampaikan sikap, pertama, kami menolak proporsional tertutup," kata Airlangga, Minggu (8/1/2023).