Polemik Penggantian Wakil Ketua MPR, Refly Harun: Keputusan Sidang Paripurna DPD Harus Dihormati
Pakar hukum tata negara, Refly Harun, memberikan analisisnya terkait polemik penggantian Wakil Ketua MPR
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Theresia Felisiani
Refly mempertanyakan gugatan PTUN yang dilakukan Fadel.
Ada bahasa sidang paripurna hanya bisa di PTUN kan dengan sidang paripurna juga. Maksudnya, sidang paripurna bisa dibatalkan dengan paripurna juga. Bukan di PTUN kan.
“Apa yang mau di-PTUN-kan?. Masa keputusan sidang paripurna di-PTUN-kan. Itu kan tidak benar. Sidang paripurna bisa dibatalkan dengan paripurna juga. Bukan di PTUN kan,” paparnya.
Baca juga: DPD RI Minta Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan Jelang Ramadhan
Diingatkannya, putusan MPR itu bukan putusan mandiri. Artinya hanya menyampaikan putusan yang sudah ditetapkan DPD.
“Keputusan yang bisa di PTUN-kan adalah putusan yang mandiri. Keputusan mandiri, individual, dan final.Keputusan itu kewenangan dia. Kalau ini (keputusan soal pergantian wakil ketua MPR, Red), ini hanya menyampaikan hasil paripurna DPD. Ini gak bisa digugat,” papar Refly.
Seringkali, menurut Refly, proses hukum dijadikan alat agar tidak diganti-ganti." Padahal selama proses itu, dia (Fadel, Red) masih menikmati fasilitas,” kata dia.
Sebelumnya, Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, juga menjatuhkan memberikan sanksi kepada anggotanya, Fadel Muhammad.
Dalam salinan putusan BK DPD RI yang beredar ke publik disebutkan Fadel diberikan sanksi ringan dan teguran tertulis. Hal ini berdasar Keputusan Badan· Kehormatan Nomor 1 Tahun 2023
Anggota DPD dari dapil Gorontalo ini diminta untuk mampu mengendalikan diri dalam setiap ucapan, sikap dan perilaku guna menjaga perasaan orang lain, bersikap rasional dalam mengemukakan pendapat.
Mosi Tidak Percaya
Fadel Muhammad dicopot dari jabatannya usai Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 18 Agustus 2022, yang memutuskan pergantian Wakil Ketua MPR dari unsur DPD.
Dikutip dari siaran pers Ketua DPD La Nylla Mattalitti, salah satu agenda dalam sidang tersebut adalah penyampaian mosi tidak percaya terkait keinginan mayoritas anggota DPD untuk menarik Fadel Muhammad dari jabatan wakil ketua MPR.
"Dalam Sidang Paripurna ke-13 DPD RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022, diputuskan bahwa mosi tidak percaya akan diteruskan ke Badan Kehormatan dan kelompok DPD RI," kata La Nyalla dilansir Kompas.com.
La Nyalla menyebutkan, anggota yang menandatangani mosi tidak percaya itu pun bertambah, dari 91 orang menjadi 97 anggota. Setelah itu, pimpinan DPD memutuskan untuk menyepakati penarikan Fadel Muhammad dari jabatan Wakil Ketua MPR.
