"Secara interior mungkin masih bisa dipertahankan. Cuma masalah terbesar itu ada di plumbing dan jaringan airnya itu, paralon itu kan di dalam (tembok) semua. Jadi mau enggak mau harus dibongkar. Karena banyak keluhan dari anggota," ungkapnya.

Sebelumnya, Sekjen DPD RI Rahman Hadi juga memberikan penjelasan soal anggaran renovasi ruangan kerja dan toilet yang memakan biaya miliaran rupiah itu.

Rahman Hadi mengatakan anggaran hal itu telah disetujui pada tahun lalu.

"Tadi ada isu di media ada Rp 14 M untuk perbaikan ruang anggota, itu sudah dibahas di tahun lalu di ruang ini juga sempat pertanyaan dari Komisi III dan kemudian mendapat persetujuan," ujar Rahman, dilansir Tribunnews.

Renovasi tersebut, kata Rahman, dinilai wajar.

Hal itu lantaran ruangan anggota DPD belum pernah direnovasi sejak pertama kali gedung itu dioperasikan pada 2004.

Padahal, rencana renovasi tersebut pernah ingin dimulai di tahun 2019 ketika renovasi ruang anggota DPR.

Akan tetapi, usulan tersebut ditunda lantaran adanya pandemi Covid-19.

Rahman mengungkapkan usulan tersebut kembali bergulir pada 2022, sehingga pengerjaannya dimulai pada tahun ini.

Tak sampai di situ, Rahman juga turut merinci anggaran Rp 14,4 miliar tersebut.

Anggaran belasan miliar tersebut digunakan untuk merenovasi ruang 34 sekretariat provinsi dan 136 ruang kerja anggota DPD RI.

Dengan kata lain, hanya Rp50 juta saat biaya setiap pengerjaan satu ruangan.

"Artinya kurang lebih satu ruangan itu kurang lebih Rp 50 juta," imbuhnya

Rahman masih melanjutkan, sejatinya DPD RI sudah berkoordinasi dengan Dirjen Cipta Karya PUPR dan Bappenas sampai muncul anggara renovasi ruangan kerja senilai Rp14 miliar.

"Sudah kami laksanakan, untuk saat ini awal lelang elektronik sehingga wartawan mendapatkan itu karena adanya pengumuman lelang elektronik jadi keterbukaan informasi," kata Rahman.