Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengumumkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara non-yudisial di Aceh.

Adapun 'Kick-off' penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu itu akan berlangsung besok.

"Jadi dong (besok 'kick-off' penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu)," kata Jokowi kepada wartawan, Senin (26/6/2023).

Soal pelurusan sejarah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, Jokowi meminta hal itu untuk ditanyakan ke Menko Polhukam Mahfud Md.

Diberitakan sebelumnya, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Pidie, Aceh, Selasa (27/6/2023) pekan depan.

Kunjungan kerja orang nomor satu di Indonesia itu untuk melakukan kick-off penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat pada masa lalu di Aceh secara non-yudisial.

Pertemuan itu direncanakan dilaksanakan di Rumoh Geudong, kawasan Gampong Bilie Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie.

Saat ini, Rumoh Geudong telah dibersihkan dengan dikerahkan alat berat ke lokasi.

Sejumlah pohon di Rumoh Geudong telah ditebang sehingga sebagian telah tandus.

Tanah di lokasi Rumoh Geudong juga telah diratakan, yang nantinya akan ditabur pasir dan batu (sirtu).

Sehingga truk berbadan besar mondar mandir mengangkut material dari dan ke Rumoh Geudong yang jaraknya sekitar 300 meter dengan ruas Jalan Nasional Banda Aceh-Medan.

Di lokasi itu direncanakan dipasang tenda karena Presiden Jokowi akan melakukan dialog dengan 52 korban pelanggaran HAM berat di Pidie.

Jalan sekitar 300 meter menuju Rumoh Geudong juga akan diaspal, lantaran telah dilakukan pengukuran oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pidie.

Selain itu, di lokasi Rumoh Geudong juga akan dibangun masjid besar.

"Saya telah melaporkan tiga hal ke Jakarta terkait persiapan kunjungan Bapak Presiden RI, Joko Widodo,” kata Pj Bupati Pidie, Ir Wahyudi Adisiswanto, MSi kepada Serambinews.com, Rabu (21/6/2023).

“Laporan kita sampaikan melalui zoom meeting," beber Pj Bupati Pidie, Ir Wahyudi Adisiswanto, MSi.

Ia menjelaskan, untuk lahan di bekas Rumoh Geudong, saat ini telah selesai dilakukan pembersihan yang nantinya akan didirikan tenda-tenda.

Sekarang ini masuk ketahap pemerataan.

Di mana pembersihan telah dilakukan terhadap meratakan tembok sisa bangunan Rumoh Geudong.

Kini tertinggal hanya tangga yang nantinya sebagai kick-off penyelesaian pelanggaran HAM berat yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.

Selanjutnya, urai Wahyudi, terhadap jumlah warga yang menjadi korban pelanggaran HAM berat, terjadi perbedaan data.

Untuk Kabupaten Pidie, ada 58 KK dan 133 korban, yang siap difasilitasi Pemkab.
Selain itu, sebut Pj Bupati Pidie, pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, hendaknya bisa berdampak sosial kepada masyarakat Pidie.

Menurutnya, pertemuan tersebut nantinya bukan sekedar kick-off atau tidak berdampak apa-apa bagi Kabupaten Pidie.

"Artinya, pertemuan itu hendaknya bisa adanya komunikasi berkelanjutan dengan Bapak Presiden Jokowi untuk pembangunan Pidie sebagai jantungnya Provinsi Aceh,” papar Pj Bupati.

Baca juga: Komnas Perempuan Sebut Rumoh Geudong Bukti Terjadinya Penyiksaan dan Pelanggaran HAM Berat

 “Saat ini, Pidie masih dalam nuansa gundah gulana, sehingga ketika dikunjungi Bapak Presiden, tentunya ini sebagai harapan besar masyarakat Pidie akan lebih maju di masa mendatang," pungkasnya.