TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi partai politik yang mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden kian gemuk.

Terbaru, PAN dan Golkar bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersatu mengusung Prabowo.

KKIR sebelumnya telah diisi PKB, Gerindra, dan PBB.

Namun di sisi lain, dua koalisi parpol yang masing-masing mengusung bakal calon presiden terancam bubar.

Keduanya adalah Koalisi PDIP-PPP yang mengusung Ganjar Pranowo

Dan Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan Demokrat mengusung Anies Baswedan.

Baca juga: Anies Baswedan Buka Peluang Pilih Cawapres dari Jawa Timur, Ini 10 Nama yang Patut Diperhitungkan

Koalisi Prabowo

Seperti diketahui, KKIR yang mendukung Prabowo capres mendapat suntikan baru tambahan dua parpol pendukung yang punya kursi di parlemen yakni  PAN dan Golkar.

Jika ditotal, kekuatan sementara suara kursi di parlemen dalam KKIR sebagai pendukung Prabowo mencapai 46,09 persen.

Jumlah ini jauh lebih tinggi dari ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara sah nasional.

Sedangkan kekuatan sementara PDIP-PPP yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres yakni 25,26 persen kursi di DPR.

Kemudian kekuatan sementara suara kursi di parlemen dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres sebesar 28,35 persen.

Koalisi Ganjar Resah

Sementara koalisi parpol yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres mengalami persoalan internal.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah lantang mempersilakan PPP hengkang dari koalisi apabila Sandiaga Uno tak menjadi Cawapres Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Monggo (silakan), lagi-lagi kan bagi PDI Perjuangan kerja sama politik itu dasarnya harus kesukarelaan. Harus kesukarelaan tidak boleh ada paksaan, apalagi ada ancaman, dan lain sebagainya," kata Basarah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Basarah menilai jika sebuah kerja sama politik dilakukan tanpa landasan kesukarelaan maka akan sulit berjalan.

Berkaitan soal cawapres, ia menyebutkan semua nama yang masuk sebagai kandidat memiliki peluang yang sama, termasuk Sandiaga Uno.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Salahuddin Uno buka suara.

Diakuinya tugas mendampingi seorang Capres sangat berat.

Apalagi, kontestasi demokrasi 2024 kini didominasi oleh kalangan muda, yakni generasi Milenial dan generasi Z yang dikenal kritis.

"Saya justru memikirkan bagaimana kalau digandeng oleh PDIP untuk menjadi wakil Pak Ganjar, karena tugasnya sangat berat, tugasnya meyakinkan masyarakat bagaimana memilih sebuah gagasan yang berpihak kepada anak-anak muda," ungkap Sandiaga Uno di Kemenparekraf, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (14/8/2023).

"Memilih sebuah gagasan yang berpihak kepada harga-harga murah, memilih sebuah gagasan yang mengedepankan persatuan, bukan pernyataan-pernyataan yang saling menjatuhkan. Ini yang menjadi tugas saya," tambahnya.

Koalisi Anies 

Beberapa hari terakhir, Partai Demokrat terus mendesak Anies Baswedan segera mengumumkan nama cawapres.

Bahkan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, saat ini yang berharga adalah kepastian penentuan bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.

Ia mengungkapkan publik yang mendukung narasi perubahan sudah tidak sabar menunggu siapa figur pendamping Anies pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Yang mahal dalam kehidupan itu adalah kejelasan dan kepastian. Saya pikir, semua seperti itu. Makanya, sering kali kita mengatakan bahwa ketidakpastian, ketidakjelasan itu yang sering membuat orang tidak optimal,” ujar AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Jumat (11/8/2023).

AHY mengatakan, dorongan pada Anies untuk menentukan pendamping selalu dibawa dalam komunikasi Demokrat dengan dua mitranya di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Nasdem.

“Waktu sangat berharga, kita ingin segera melakukan berbagai hal yang efektif, tepat sasaran,” kata AHY.

“Tapi, semua itu tentu membutuhkan kejelasan dan kesatuan komando. Di sinilah sebetulnya kami terus bekerja untuk mencari momentum-momentum yang lebih baik lagi agar bisa ditentukan,” ujarnya lagi.

AHY menekankan bahwa Demokrat tak ingin sekadar mengikuti Pilpres 2024, tetapi juga mempunyai target untuk kembali memimpin pemerintahan.

“Kita juga memahami bahwa dinamika, konstelasi politik terus bergerak. Yang jelas, kami ingin sukses dalam pemilu ini, bukan hanya sekadar ikut-ikutan,” katanya.

Diketahui, Anies belum juga mengumumkan siapa bakal cawapres yang dipilihnya untuk menjajaki Pilpres 2024.

Sementara itu, Demokrat terus mendorong agar Anies bisa berpasangan dengan AHY.

Di sisi lain, Partai Nasdem meminta semua pihak tak mendesak Anies.

Pasalnya, pengumuman bakal cawapres dinilai sebagai salah satu strategi pemenangan dan mesti menghitung momentum yang tepat.

Beberapa kalangan mengkhawatirkan Koalisi Perubahan yang mengusung Anies bisa bubar jika AHY tidak jadi cawapres.