"Lah mereka kalau didata nanti juga diverifikasi kan, masih diverifikasi masih berproses itu," pungkas Muhadjir.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah tidak akan memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada pelaku atau korban judi Online.

Hal itu disampaikan Jokowi usai meninjau pemberian bantuan pompa air di Karanganyar, Jawa Tengah kemarin.

"Enggak ada," kata Jokowi.

Baca juga: Trubus: Tapera, BPJS hingga Bansos untuk Korban Judi Online Bikin Bingung Masyarakat 

Jawaban serupa dilontarkan Jokowi saat ditanya soal wacana pemberian Bansos tersebut.

Tidak ada program dari pemerintah untuk memberikan Bansos kepada pelaku atau korban judi online.

Jadi Stress

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mewanti-wanti anggota DPR akan menjadi stres karena kalah ketika bermain judi online.

Lucius mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk memecat para anggota DPR yang terbukti terlibat judi online.

Dengan demikian, penindakan tegas seperti itu bisa menimbulkan efek jera kepada anggota DPR lain yang juga bermain judi online.

"Harusnya MKD tegas kepada para penjudi di DPR. Pemecatan bisa menimbulkan efek jera bagi anggota lain, juga bagi rakyat. Kalau berita tentang nasib anggota DPR yang dipecat karena judi online, ya mungkin rakyat juga akan berpikir ulang untuk ikut-ukuran berjudi," ujar Lucius.

Menurut Lucius, MKD seharusnya menyadari kerusakan lanjutan yang timbul dari kebiasaan berjudi bagi anggota DPR.

Sebab, judi online tidak hanya menggerus isi dompet seseorang saja, tetapi juga bisa memicu kejahatan lain seperti penipuan, korupsi, stres, dan lain-lain.

"Bagaimana anggota DPR bisa memikirkan kepentingan rakyat jika otaknya didesak oleh nafsu mencari keuntungan di perjudian? Kalau kalah judi, ya orang bisa stres. Bagaimana orang stres mau mikir nasib rakyat?" tukasnya.

Sementara itu, Lucius khawatir anggota DPR yang bermain judi online menyalahgunakan jabatannya untuk korupsi.

"Yang lebih parah, kalau modal judi sudah berkurang, kekuasaan sebagai anggota DPR bisa saja disalahgunakan dengan mencari uang dari mitra kerja atau proyek-proyek pemerintah? Ya korupsi. Kan ini parah,"  kata Lucius.(Tribun Network/fah/fer/kps/wly)