Ia kemudian menyinggung, Munaslub hanya bisa digelar apabila ada pelanggaran terhadap AD/ART.

Meski demikian, lanjut dia, Munaslub tak bisa digelar begitu saja. Melainkan setelah adanya dua kali peringatan tertulis yang diabaikan, terkait pelanggaran.

"Selain itu, permintaan untuk Munaslub harus diajukan oleh minimal setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah Anggota Luar Biasa," jelas Eka.

Sebagai informasi, desakan supaya Munaslub digelar dalam waktu dekat, muncul dari Ketua Umum Kadin Bangka Belitung, Thomas Jusman.

Thomas menyebut adanya dinamika di Kadin Indonesia, membuat Munaslub harus segera diadakan.

Lantaran, menurut dia, hal itu demi kepentingan Kadin Indonesia.

"Kami para Ketua Umum Kadin Provinsi yang hadir bersama asosiasi pengusaha sebagai Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia, menyikapi dinamika yang terjadi di Kadin Indonesia, mendesak segera digelar Munaslub."

"Desakan ini demi kepentingan Kadin Indonesia yang kita cintai bersama ke depan," kata Thomas dalam keterangan tertulis, Jumat.

Thomas menyebutkan, Kadin Provinsi seluruh Indonesia bersama pemerintah, harus menjaga dan meneguhkan lembaga Kadin Indonesia dalam berpartisipasi aktif membangun bangsa.

"Kami bersepakat atas dasar mufakat mengusulkan kepada Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia untuk melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa Kadin Indonesia," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Bambang Ismoyo/Endrapta Pramudhiaz, Kompas.com/Nirmala Maulana)