"DPR wajib memastikan ada keadilan untuk korban dan keluarga mereka," kata Usman.

Menurutnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan juga penting. 

Riset yang dilakukan Amnesty terkait pembelian alat sadap oleh Polri dan BSSN yang kurang transparan, lanjut dia, menunjukkan hal itu juga luput dari kontrol DPR.

Padahal, kata dia, alat itu bukan hanya bisa digunakan untuk memata-matai aktivis, tapi juga politisi yang kritis pada pemerintah. 

"Intinya, DPR harus mengawasi kinerja badan keamanan dan mendorong reformasi serius guna memastikan perlindungan hukum yang adil dan tak memihak bagi semua masyarakat," sambung dia.