"Tapi, kalau kita lihat sekarang proses penyelenggaraan pilkada, kita ini kok seperti negara Afrika dan Amerika latin pak. Busuk-sebusuk busuknya," ujar dia. 

Dia menyebut, banyak di wilayah di Sulawesi hingga di Jawa Tengah terjadinya pengancaman oleh aparatur negara.

Bahkan menurut Deddy Sitorus, kejadian itu terjadi secara masif termasuk di Banten dan Sumatera Utara.

"Daerah-daerah seperti Sulawesi Utara, ancan mengancam itu langsung di depan umum. Kita bisa berdalih, melakukan eufinisme, oh, itu oknum, oknum tentara, oknum polisi, oknum kepala dinas.

Tapi, ketika terjadi secara masif, betulkah itu oknum?

Hal yang sama terjadi di Jawa Tengah. Serupa juga, di sumatera Utara. Sama di Banten dan di banyak tempat," ucap dia.

Dengan begitu, Ketua DPP PDIP itu menilai seharusnya Tito Karnavian memiliki peran yang lebih besar dalam persoalan ini.

Terlebih, Tito dianggap Deddy merupakan sosok penegak hukum yang diyakini memiliki komitmen kuat dalam membangun demokrasi.

"Dengan latar belakang bapak yang seperti ini, apalagi sebagai seorang penegak hukum, saya yakin bapak pribadi punya komitmen yang kuat bagi pembangunan demokrasi. Bagi pengembangan penguatan aparatur pemerintahan yang betul-betul profesional. Betul-betul bisa diandalkan seluruh rakyat Indonesia," tukas dia.

Baca juga: Belum Sebulan Bekerja, Pemerintahan Prabowo Telah Tangkap Koruptor dari 7 Kasus Korupsi, Siapa Saja?

Sekadar informasi, rapat ini merupakan rapat perdana untuk Tito Karnavian dengan Komisi II DPR RI, setelah dirinya kembali ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pada pemerintahan sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin, Tito Karnavian yang juga mantan Kapolri itu juga menjadi Mendagri selama lima tahun.