Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Fee Proyek Dinas PUPR Lampung Selatan Digunakan untuk Keperluan Zainudin Hasan

Uang fee proyek diterimanya dalam bentuk tunai lalu digunakan untuk membeli villa dan ruko

Fee Proyek Dinas PUPR Lampung Selatan Digunakan untuk Keperluan Zainudin Hasan
Tribun Lampung/Hanif Mustafa
Anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho (batik hijau) memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus dugaan fee proyek Dinas PUPR Lampung Selatan dengan terdakwa Zainudin Hasan di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Senin, 14 Januari 2019 

Mien pun mempertanyakan uang yang dikembalikan oleh Anjar ke KPK.

"Sudah ada Rp 400 juta," sebut Anjar.

Dapat Pesan

Sejak dilantik sebagai Kadis PUPR Lampung Selatan, Anjar Asmara mengaku sudah mendapat pesan untuk mengamankan kebijakan yang ada di instansi tersebut.

Hal ini diungkapkan Anjar Asmara dalam kesaksiannya pada persidangan Bupati nonaktif Lampung Selatan Zainudin Hasan di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Senin, 14 Januari 2019.

"Saat setelah Anda dilantik ada pesan?" tanya hakim ketua Mien Trinawaty.

"Ya, mengamankan kebijakan. Karena di Dinas PUPR banyak kegiatan," jawab Anjar.

"Saudara pahami karena Dinas PU banyak proyek?" tanya Mien lagi.

"Iya betul," balas Anjar.

"Paham gak yang diamanin apa?" tanya Mien.

"Saya paham," tutur Anjar.

"Terkait apa?" kejar Mien.

"Terkait plotting kegiatan," ujar Anjar.

• Sebulan Huni Lapas Rajabasa, Zainudin Hasan Belum Bisa Move On

Mien pun mempertanyakan, informasi adanya plotting kegiatan dari mana.

"Informasi dari kawan-kawan. Seperti dari Pak Syahroni. Pernah juga dari Pak Agus. Secara detail dari Pak Bup," tuturnya.

Mien pun menanyakan plotting tersebut oleh Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan kapan disampaikan dan siapa saja yang diberi tahu.

"Saya lupa," jawab Anjar.

"Pemberitahuan ini secara apa?" tanya Mien.

"Secara lisan. Kemudian saya catat dan (daftar plotting) saya serahkan ke Pak Syahroni," timpalnya.

"Ingat gak siapa saja daftar yang disampaikan?" tanya Mien.

"Saudara Boby dapat 15 paket proyek senilai Rp 79 miliar. Gilang dapat paket proyek senilai Rp 50 miliar. Anggota DPRD dapat paket pekerjaan senilai Rp 18 miliar dan ditambah Rp 10 miliar, jadi total Rp 28 miliar. Kemudian wakil bupati dapat paket pekerjaan Rp 10 miliar," jawab Anjar.

"Kalau dewan ini untuk siapa?" tanya Mien.

"Saya gak tahu. Tapi, saya berkomunikasi dengan anggota dewan," jawab Anjar.

Zainudin Hasan kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan fee proyek Dinas PUPR Lampung Selatan, Senin, 14 Januari 2019.

Persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang ini diagendakan mendengarkan keterangan para saksi.

Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan tujuh saksi.

Adapun mereka adalah mantan Kadis PUPR Lampung Selatan Anjar Asmara, anggota DPRD Lampung nonaktif Agus BN, Syahroni, Hermansyah Hamidi, Kadis Pendidikan Lamsel Thomas Amirico, Plt Bupati Lamsel Nanang Hermanto, dan Ketua DPRD Lampung Selatan Hendry Rosadi.

JPU KPK Wawan Yunarwanto pun meminta ketujuhnya untuk diperiksa secara bersamaan.

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Eko Sutriyanto
Sumber: Tribun Lampung
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas