TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Plt. Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Isdianto terus mendorong pembangunan depo minyak (Oil Storage) di Batam, Kepulauan Riau segera terwujud. Untuk itu, Isdianto pun mengirimkan surat kepada pemerintah pusat agar mendukung proyek yang sudah tertunda sejak tahun 2012 tersebut.

Dalam surat yang disampaikan Isdianto kepada Presiden Joko Widodo tertanggal 7 Januari 2020 itu, ia menyampaikan dengan pembangunan depo minyak akan mendorong terciptanya lapangan kerja serta memberikan dampak positif bagi perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di kota Batam.

“Kami mengharapkan kiranya pembangunan depo minyak yang telah tertunda tersebut dapat segera direalisasikan. Mengingat pihak perusahaan juga telah memperoleh izin-izin sesuai dengan ketentuan perturan perundangan yang berlaku dan merupakan salah satu Kawasan langsung Investasi Konstruksi (KLIK) yang telah ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),” ujar Isdianto dalam suratnya.

Baca: Ditunjuk Jadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, Mari Elka Pangestu Ucapkan Terima Kasih pada Jokowi

Baca: Jokowi Datang ke Natuna Dinilai Berlebihan, Pengamat Militer: Kasihan Sekali Jadi Presiden Indonesia

Baca: Ditanya Kenapa Tak Lagi Masuk Kabinet Jokowi, Ini Jawaban Mantan Menag Lukman Hakim Saifuddin

Seperti diketahui, pembangunan depo minyak ini nilainya mencapai USD 841 juta atau sekitar Rp 11,77 triliun (kurs Rp 14.000/USD). Pemilik proyek pembangunan depo minyak adalah PT West Point Terminal (WPT), perusahaan joint Venture antara PT Mas Capital Trust dan Sinomart KTS Development Limited. Sinomart yang menguasai 95 persen saham di WPT, merupakan anak usaha dari Sinopec, perusahaan BUMN asal Tiongkok.

Isdianto berharap dengan percepatan pembangunan depo minyak di Batam dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Batam dan akan menarik investor global lainnya. Apalagi Batam adalah salah satu parameter investasi di Indonesia.

“Realisasi pembangunan Depo minyak milik investor seperti Sinopec dari Tiongkok itu akan berdampak luas terhadap minat investor lainnya. Semoga Sinopec segera memberikan kepastian kapan proyek ini akan dilanjutkan," tegas Isdianto.

Syamsul Bahrum, sekretaris percepatan investasi pemerintah daerah Kepri membenarkan adanya surat yang dikirimkan Gubernur Kepri kepada Presiden Jokowi itu. Menurutnya, surat terkait permintaan dukungan pemerintah pusat itu merupakan bagian dari upaya pemerintah Kepri untuk menyelesaikan proyek-proyek investasi yang mangkrak. Harapannya dengan dukungan presiden dan pemerintah pusat, investor seperti Sinopec dapat segera menjalankan rencana investasinya.

"Dukungan Presiden Jokowi sangat penting mengingat investasi ini juga melibatkan investor asing, yaitu Sinopec. Berkembangnya investasi di Batam tentu juga akan sangat positif bagi ekonomi nasional," ujarnya.