Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Jabatan Kepala Dinas di Sejumlah OPD Kota Bandung Kosong, Pelayanan Publik Bisa Terganggu

Ada jabatan yang sudah 3 tahun mengalai kekosongan satu diantaranya Kepala bidang (Kabid) Kurikulum Disdik Kota Bandung,

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
zoom-in Jabatan Kepala Dinas di Sejumlah OPD Kota Bandung Kosong, Pelayanan Publik Bisa Terganggu
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Sejumlah orang bersepeda pada hari bebas kendaraan bermotor setiap Jumat atau Friday Car Free di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/5/2024). Pelaksanaan Friday Car Free ini sebagai salah satu upaya mendorong para pegawai di lingkungan Balai Kota Bandung berangkat ke kantor setiap Jumat menggunakan angkutan umum, bersepeda, atau jalan kaki. Program mobilitas tanpa polusi ini tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi kendaraan, tetapi juga mendorong masyarakat untuk berolahraga dan menjalani gaya hidup sehat. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) 

Mengenai kekosongan sejumlah jabatan di lingkup pemerintahan Kota Bandung, dia menduga ada pembiaran.

"Kami menduga kekosongan sejumlah posisi jabatan di Kota Bandung sengaja dibiarkan. Hal itu dinilai karena Pj Wali Kota menghindari risiko kesalahan," ucap Joker.

Padahal, kata dia, pelayanan publik di Kota Bandung tergolong tinggi di banding Kab/Kota lainnya di Jawa Barat.

Sementara itu Sekjen PMPRI Anggi Darmawan menyoroti kekosongan jabatan di sejumlah dinas di Kota Bandung.

Dia meminta Menteri Dalam Negeri RI serta BKN RI memperhatikam kondisi pemerintahan di Kota Bandung.

"Kami meminta kepada Menteri Dalam Negeri RI untuk mengevaluasi Kinerja Pj Wali Kota Bandung," punta Anggi.

Dia menyoroti pelayanan publik yang sebentar lagi digelar yaitu penerimaan siswa baru (PPDB), namun di sisi lain masih banyak pos kepala sekolah masih mengalami kekosongan jabatan.

Berita Rekomendasi

Yang tidak kalah penting menjadi perhatian Pj Wali Kota, kata Anggi, jika kepala sekolah masih Plt, dikhawatirkan pengelolaan dana BOS tidak berjalan secara maksimal.

"Olah karna itu kami meminta perhatian dari Mendagri RI BKN RI, Mendikbud RI sehingga kondisi administrasi pelayanan publik di Kota Bandung berjalan normal tidak terus menerus dalam keadaan darurat," pungkasnya.  

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Terkait

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas