3 Pengakuan FK Undip Terkait Bully Peserta PPDS: 3 Mahasiswa Dipecat hingga Makan Nasi Padang
Undip telah memecat 3 mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang melakukan pelanggaran berat.
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Erik S
“Anestesi adalah salah satu yang terberat selain bedah saat menjalani program spesialis,” ungkap dia dalam konferensi via zoom, Jumat (23/8/2024).
Baca juga: Polisi Dalami Buku Harian Dokter Aulia Mahasiswi PPDS Anestesi Undip, Berisi Curhatan Berat Kuliah
Pasca kasus dokter Aulia Risma yang diduga bunuh diri akibat bully, pihaknya kini tengah menggodok aturan mengenai aturan jam kerja peserta PPDS.
Pihaknya bakal mengikuti jam kerja PPDS seperti yang diterapkan di Amerika Serikat yakni 80 jam per minggu.
“Sepertinya kami lebih mengadopsi ke Amerika, 80 jam per minggu. Kira-kira didefinisikan tetap masuk 6 hari, 10 jam per hari dengan 2 kali jaga per minggu, jaganya per 3 hari kira-kira memang pola pendidikan spesialis anestesi itu berat, Kalau spesialis mata tentu tidak seperti itu,” ungkap Yan.
3. Undip Pecat 3 Mahasiswa PPDS yang Lakukan Pelanggaran Berat terkait Perundungan
Undip telah memecat 3 mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang melakukan pelanggaran berat.
Pemecatan itu berlangsung pada 2021 dan 2023. Namun pihak Undip enggan menjelaskan lebih rinci pelanggaran berat yang dilakukan ketiga mahasiswa PPDS itu.
“Di Undip ada dua mahasiswa PPDS yang dikeluarkan tahun 2021 dan ada satu yang tahun 2023 karena melakukan pelanggaran berat,” ujar perwakilan kantor hukum Undip, Yunanto dalam konferensi pers via zoom, Jumat (23/8/2024).
Baca juga: Undip Bantah Kematian Aulia Risma Berkaitan dengan Bullying, Sebut Korban Punya Masalah Kesehatan
Yunanto menuturkan sejak Agustus 2023, Undip sudah mengkampanyekan gerakan Zero bullying.
Sejak saat ini semua mahasiswa yang akan menjalani PPDS dan dosen harus menandatangani fakta integritas anti perundungan.
“Itu menjadi bentuk pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap norma yang diatur di dalam peraturan ketika ada pelanggaran termasuk perundungan ini maka ada mekanisme yang harus dilakukan sehingga nanti akan ada penjatuhan sanksi sesuai pelanggaran mulai dari ringan dalam tingkat fakultas tapi kalau sanksinya itu menyangkut sedang dan berat ini baru dibentuk tim di tingkat universitas” jelasnya.
Sebelumnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) mengumumkan jenis perundungan yang banyak dilaporkan oleh peserta PPDS yakni perundungan non fisik, non verbal, jam kerja yang tidak wajar, pemberian tugas yang tidak ada kaitan dengan pendidikan serta perundungan verbal berupa intimidasi.
Sejak Juli 2023 hingga 9 Agustus 2024, pihaknya telah menerima 356 laporan perundungan dengan rincian 211 laporan terjadi di RS vertikal dan 145 laporan dari luar RS vertikal, dimana 39 orang telah disanksi tegas oleh Kemenkes.