Dalam konteks ini, penting untuk memahami mengapa ketegasan pemerintah dalam menyikapi keamanan digital sangat diperlukan.

Ketegasan pemerintah harus tercermin dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber juga implementasi kebijakan yang terintegrasi.
              
Hingga kini, implementasi dan penegakan keamanan digital dihadapkan pada sejumlah tantangan yang belum terselesaikan dengan baik, meskipun telah dilakukan upaya-upaya untuk memperkuat regulasi dan kesadaran.

Salah satu tantangan utama adalah disparitas dalam implementasi regulasi.

Banyak organisasi, khususnya UMKM, menghadapi keterbatasan sumber daya dan keahlian dalam mengelola serta melindungi data mereka secara efektif, meninggalkan mereka rentan terhadap serangan siber yang semakin canggih.

Pemerintah perlu memastikan bahwasanya aparat penegak hukum memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani kasus-kasus kejahatan siber.

Menegakkan hukum dalam domain siber memerlukan penguatan institusi dan peraturan yang tegas dan jelas.

Ini termasuk hadirnya kebijakan terintegritas yang memastikan bahwa semua aspek keamanan informasi negara diatur secara komprehensif dan koheren.

Dengan melibatkan penyusuan dan implementasi regulasi pemerintah yang mampu memberikan peran pada setiap lembaga pemerintah maupun stakeholder untuk meningkatkan kualitas pemantauan, pengendalian juga kemudahan untuk dapat menyusun strategi dalam dalam melindungi aset informasi negara.

Eksistensi kejahatan siber yang tidak pandang bulu, sudah sepatutnya memicu pembuatan kebijakan integrasi yang mendukung kolaborasi efektif antara lembaga pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional dalam menghadapi ancaman lintas negara.

Ini mencakup pertukaran informasi, koordinasi tindakan, dan harmonisasi regulasi yang memperkuat pertahanan keamanan digital secara global.

Infrastruktur yang memadai, seperti sistem database dan teknologi pendukung lainnya, harus terus diperbarui untuk mengatasi berbagai modus operandi kejahatan siber.

Melalui pendekatan regulasi yang terstruktur, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemain utama di panggung keamanan siber global.

Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang terintegrasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, membangun kesadaran masyarakat, dan menegakkan hukum dengan konsisten dan tegas.

Dengan langkah-langkah ini, tidak hanya akan melindungi data dan sistem dari serangan yang semakin kompleks, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri keamanan siber lokal untuk bersaing secara global
 
Refleksi