Lokasi strategis dari jalur baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengamat.

Kritikus dan faksi-faksi Palestina, termasuk Hamas, mengutuk tindakan tersebut, dan menuduh bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk memfasilitasi pengusiran warga Palestina secara bertahap dengan kedok pengaturan kemanusiaan.

Ketegangan semakin meningkat ketika, sekitar dua bulan lalu, militer Israel menguasai Penyeberangan Perbatasan Rafah, yang mengakibatkan hancurnya sebagian besar infrastrukturnya.

Tindakan agresif ini secara efektif menghentikan pergerakan ribuan pasien kritis dan kasus kemanusiaan yang bergantung pada penyeberangan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri.

Akibatnya, jumlah truk bantuan yang memasuki Gaza berkurang secara signifikan, sehingga memperburuk krisis kemanusiaan di jalur tersebut.

Baca juga: 3 Poin Rapat IDF-AS-Mesir: Kairo Kirim Pasukan ke Gaza, Setop Perang Bahkan Jika Netanyahu Tak Mau

Mesir Kesal, Dermaga Apung Berubah Tujuan 

Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry, Rabu (26/6/2024) sebelumnya secara tegas menolak kendali militer Israel atas Penyeberangan Perbatasan Rafah dari pihak Palestina.

Shoukry menekankan bahwa pemerintahan Pendudukan Israel terus menciptakan lingkungan yang penuh tekanan bagi warga Palestina.

Beberapa hari yang lalu, kantor media pemerintah Gaza mengungkapkan bahwa sekitar 25.000 pasien telah dilarang bepergian ke luar negeri untuk mendapatkan perawatan medis penting sejak hancurnya perbatasan Rafah.

Selain itu, penutupan penyeberangan Rafah dan Karam Abu Salem telah menyebabkan sekitar 15.000 truk bantuan terdampar.

Para pejabat menyesalkan penutupan tersebut karena menyebabkan meningkatnya ancaman kelaparan di Gaza.

Mereka juga memperingatkan akan adanya peningkatan korban jiwa akibat kelaparan.

Selain itu, para kritikus menyoroti bahwa dermaga apung Amerika, yang sebelumnya disebut-sebut sebagai solusi untuk meringankan krisis kelaparan, telah gagal memberikan bantuan yang memadai, khususnya di Gaza utara.

Sebaliknya, dermaga apung itu justru digunakan kembali untuk operasi militer dan keamanan.

Baca juga: Jenderal Mesir Soal Pelabuhan Gaza: Sampulnya Kemanusiaan, Dalamnya Penuh Intrik Kotor AS-Israel

Kairo Bantah Koordinasi dengan AS Soal Warga Bisa Tinggalkan Gaza

Dalam konteks penutupan titik penyeberangan di perbatasan, Kementerian luar negeri Mesir membantah sedang melakukan pengaturan dengan Amerika Serikat (AS) untuk menyiapkan daftar nama pasien dan pelajar Palestina yang ingin meninggalkan Jalur Gaza.