Secara sederhana diartikan, agar tidak dibilang melakukan kejahatan kemanusiaan dalam perang, Israel melakukan langkah-langkah manusiawi tersebut demi terhindar dari tuduhan internasional. 

Abu Arqoub memberikan pertanyaan kritis, jika klaim Israel mengenai langkah kemanusiaan yang diumumkan itu benar, mengapa Israel tidak mengizinkan masuknya tim medis dari luar negeri, dan mengizinkan pembukaan kembali rumah sakit yang hancur akibat perang?

Selama beberapa tahun terakhir, surat kabar Ibrani Haaretz telah menerbitkan investigasi, dan Channel 10 telah mengkonfirmasi bahwa dinas intelijen Israel Shin Bet sedang melakukan tawar-menawar dengan pasien Palestina dan keluarga mereka.

Tawar-menawar itu adalah para warga Palestina bisa berobat ke luar Gaza dan diperbolehkan melintasi pos penjagaan dengan imbalan pertukaran untuk kerjasama.

Pada tanggal 7 Mei, tentara pendudukan Israel mengambil kendali penuh atas penyeberangan Rafah di Jalur Gaza selatan, dan tank-tank muncul di tengah-tengah penyeberangan, setelah pemboman hebat dan tembakan yang menghantam daerah-daerah yang dipenuhi pengungsi.

Pada tanggal 7 Juni, para pejabat Amerika, Mesir, dan Israel gagal mencapai kemajuan dalam pertemuan untuk membahas pembukaan kembali penyeberangan Rafah, setelah Israel menolak peran Otoritas Palestina dalam mengoperasikan penyeberangan tersebut, menurut sebuah laporan yang diterbitkan bersama oleh Walla dan situs web Amerika, Axios.

Menurut laporan tersebut, pertemuan tersebut diadakan di Kairo sebagai hasil dari panggilan telepon dua minggu lalu antara Joe Biden dan Abdel Fattah El-Sisi, di mana El-Sisi menyetujui permintaan Biden untuk melanjutkan masuknya truk bantuan ke Gaza melalui Israel, dengan Washington berupaya setelah itu untuk membuka kembali penyeberangan Rafah sesegera mungkin.

Laporan tersebut menyatakan bahwa tim Amerika pada pertemuan tersebut mengusulkan kemungkinan pembukaan kembali penyeberangan Rafah melalui warga Palestina dari Gaza yang tidak berafiliasi dengan Hamas dan mewakili Otoritas Palestina.

Sebelumnya, tepatnya sekitar seminggu setelah pendudukan mengambil alih penyeberangan Rafah, sebuah sumber Palestina mengkonfirmasi kepada Ultra Palestine bahwa Amerika Serikat meminta Otoritas Palestina untuk mengendalikan penyeberangan Rafah, “berdasarkan keinginan Israel,”.

Namun Otoritas Palestina menolak permintaan tersebut, dan tidak menghasilkan solusi politik yang lengkap.

Mengenai motif di balik permintaan Amerika ke Otoritas Palestina pada saat itu, pejabat Palestina mengatakan bahwa ada tekanan internasional terhadap “Israel” untuk membuka penyeberangan Rafah.

Di sisi lain, Israel berniat untuk memindahkan penyeberangan tersebut ke penyeberangan Kerem Shalom, namun menghadapi penolakan Amerika dan Mesir.

Penolakan ini membuat rencana Israel gagal.

Televisi resmi Israel baru-baru ini mengungkapkan bahwa Dewan Keamanan Nasional Israel telah menyiapkan rencana untuk “hari berikutnya” di Gaza berdasarkan kendali “Administrasi Sipil” tentara pendudukan selama beberapa bulan, dengan perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan negara-negara Arab dengan asumsi penyediaan layanan sipil, sebagai persiapan untuk mengalihkan tanggung jawab kepada para pihak lokal yang diklasifikasikan sebagai “tidak bermusuhan” terhadap Israel, tanpa menjelaskan rincian lebih lanjut.

(oln/rntv/memo/khbrn/*)