Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi, menilai soal koalisi besar antar Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Indonesia Raya (KIR) masih terbuka lebar.
KIB diisi oleh Partai Golkar, PAN, dan PPP. Adapun KIR diisi Gerindra dan PKB.
Viva mengatakan dari hasil diskusi pada Minggu (2/4/2023) lalu, ada banyak persamaan pemikiran dan kepentingan dari 5 partai politik.
Baca juga: Isu Penggabungan Koalisi KIR dan KIB, Sufmi Dasco Ahmad: Nanti Diputuskan Bersama
"Semoga saja ada kemajuan dalam memuluskan kerja sama atau koalisi 5 partai. Akan banyak keuntungan elektoral dari koalisi," kata Viva dalam pesan yang diterima Tribunnews, Rabu (5/4/2023).
Keuntungan pertama, dikatakan Viva, yakni koalisi besar akan semakin memperluas basis konstituen karena masing-masing partai memiliki basis sosial yang berbeda-beda.
"Jika digabungkan maka akan menambah potensi kemenangan paslon yang akan diusung," kata dia
Lalu yang kedua, Viva menilai figur yang menjadi pasangan calon adalah hasil dari keputusan dan kompromi seluruh partai politik yang tentu memiliki aseptabilitas, popularitas, dan elektabilitas yang terukur dan memiliki peluang menang di pilpres.
"Kita tunggu proses dan dinamika politik selanjutnya. Yang pasti masih dalam proses komunikasi politik dan akan dikabari selanjutnya," pungkas Viva.
Baca juga: Wacana Penyatuan KKIR-KIB, Pengamat Nilai Terbuka Peluang Prabowo Berpasangan dengan Airlangga
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut dua koalisi partai saat ini yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PPP, dan PAN cocok dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Gerindra dan PKB.
Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri acara Silaturahmi antara PAN dengan Presiden.
“Cocok,” kata Jokowi usai acara silaturahmi antara PAN dengan Presiden di Kantor DPP, Jakarta Selatan, Minggu, (2/4/2023).
Terkait penggabungan dua koalisi partai tersebut kata Jokowi terserah para Ketum partai masing-masing. Yang pasti kata Presiden koalisi harus dibangun untuk kepentingan bangsa dan negara.
“Saya hanya bilang cocok, terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai, untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik,” katanya.
Dalam acara silaturahmi tersebut kata Presiden membicarakan masalah kebangsaan sekaligus keberlanjutan program pembangunan ke depannya.
Presiden mengaku dalam pertemuan, ia lebih banyak mendengarkan. Dalam membahas politik para Ketua Umum Partai yang banyak berbicara.
Baca juga: PSI Putuskan Bakal Gabung ke Koalisi Besar KIB dan KIR di Pemilu 2024
“Yang berbicara itu ketua-ketua partai, saya bagian mendengarkan saja,” katanya.
Presiden tidak menjawab apakah dalam acara silaturahmi partai pemerintah tersebut turut dibahas masalah Capres dan Cawapres Pilpres 2024. Menurut Presiden hal itu sebaiknya ditanyakan kepada para Ketum Partai.
“Nanti ditanyakan kepada ketua-ketua partai,” katanya.
Dalam acara tersebut turut hadir sejumlah ketua umum partai koalisi pemerintah, mulai dari tuan rumah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono.
Zulkifli mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh tidak hadir karena sedang berada di luar negeri.
“Ketua Umum Nasdem dan PDIP sedang ke luar negeri,” kata Zulkifli.