News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilpres 2024

PKB Gelar Pleno Tentukan Nasib Koalisi, Para Elite Merapat ke Kantor DPP

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Malvyandie Haryadi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Suasana di luar Kantor DPP PKB di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (1/9/2023).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar rapat pleno, pada Jumat (1/9/2023), untuk menentukan nasib koalisi di pilpres 2024

Adapun rapat pleno ini juga untuk menyikapi dipilihnya Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapres oleh Anies Baswedan.

Pantauan Tribunnews.com sekira pukul 07.30 WIB, para elite PKB satu per satu merapat ke Kantor DPP PKB yang berada di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.

Para elite itu diantaranya Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq, Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid, Ketua DPP PKB Faisol Reza, dan Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.

Sementara itu, Ketum PKB Muhaimin Iskandar belum terlihat hadir di lokasi.

"Biasanya yang dibahas adalah tentang tiga prioritas kita, pertama target 109 kursi di DPR, lalu juga memenangkan pilkada dan tentu pilpres," kata Maman Immanulhaq di lokasi.

"Nah mungkin yang paling hangat hari ini adalah pernyataan dari Demokrat bahwa ada kesepakatan untuk mengusung Anies dan pak Muhaimin," imbuhnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan pihaknya mendapat informasi bahwa NasDem dan PKB telah bersepakat untuk berkoalisi.

Menurut Riefky, kabar itu disampaikan juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said pada Rabu (30/8/2023) kemarin.

"Bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," kata Riefky, Kamis (31/8/2023).

Dia menegaskan persetujuan kerja sama itu keputusan sepihak Ketua Umum NasDem Surya Paloh.

"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh," ujar Riefky.

Riefky menyebut Demokrat telah mengkonfirmasi kabar tersebut langsung kepada Anies pada hari ini.

"Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat “dipaksa” menerima keputusan itu (fait accompli)," ungkapnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini