Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (Waketum PAN) Viva Yoga Mauladi, merespons soal pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang menyatakan terdapat beberapa elite parpol yang mengusulkan ide jabatan presiden 3 periode.

Dalam pernyataannya, Djarot menyebut, salah satu elite parpol yang menyinggung jabatan presiden 3 periode adalah Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan alias Zulhas.

Merespons hal itu, Viva Yoga membantah kalau PAN termasuk Zulhas pernah mengusulkan ide tersebut.

Baca juga: PDIP Bongkar Sederet Elite Politik yang Diduga Punya Ide Presiden 3 Periode dan Penundaan Pemilu

"PAN tidak pernah mengusulkan jabatan presiden 3 periode. Bisa di cek di jejak digital," kata Viva Yoga saat dimintai tanggapannya, Selasa (31/10/2023).

Kata dia, yang disuarakan oleh PAN kala itu adalah menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kemungkinan penundaan pemilu karena Covid-19.

Tak hanya itu, adanya dampak perang Rusia dan Ukraina beberapa waktu lalu juga digadang memberikan dampak termasuk harga pangan.

"PAN waktu itu menyuarakan aspirasi masyarakat yang menawarkan bagaimana kalau pemilu ditunda beberapa bulan karena alasan recovery pasca Covid 19, dampak perang Rusia dan Ukraina yang mempengaruhi harga pangan," kata Viva Yoga.

Akan tetapi saat itu, masyarakat kembali menyatakan tidak setuju kalau pemilu ditunda atau bahkan menambah jabatan 3 periode.

Alhasil kata dia, PAN saat itu menyatakan mengikuti apa yang menjadi suara dari masyarakat.

"Tetapi sebagian besar masyarakat tidak setuju, maka kami ya mengikuti suara rakyat," kata Viva Yoga.

Sejatinya, PAN kata Viva Yoga berupaya untuk menjadi jembatan atau aspirasi dari masyarakat.

Atas hal itu, pihaknya akan terus melakukan proses dialektika demi kepentingan negara melalui apa yang diinginkan oleh masyarakat.

"PAN ingin menjadi jembatan yang menghubungkan aspirasi rakyat dengan kepentingan negara. Perlu proses komunikasi dan dialektika. Itulah fungsi partai sebagai alat agregasi kepentingan rakyat," tukas dia.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat membocorkan sederet elite politik yang mempunyai ide penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Menurut Djarot, tidak hanya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang memunculkan gagasan tersebut.

Ia secara terang-terangan menyinggung nama sejumlah menteri dan petinggi partai politik.

Sebagai informasi, Bahlil Lahadalia sempat menjadi sorotan setelah mengaku sebagai dalang di balik ide penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Bahlil Lahadalia juga mengaku tidak diperintahkan oleh siapa pun untuk mengembuskan ide tersebut.

"Oh, ya bagus (kalau) termasuk idenya sendiri," sindir Djarot, dikutip dari Kompas.com, Selasa (31/10/2023).

Djarot secara terang-terangan menyinggung nama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarives) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, serta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas.

Ia meyakini, para elite politik tersebut telah diorganisir untuk menyuarakan gagasan perpanjangan masa jabatan dan penundaan Pemilu.

Karena itu, PDIP langsung menolak ketika gagasan tersebut dimunculkan.

"Pak Luhut, idenya sendiri, Pak Airlangga idenya sendiri, Pak Cak Imin, terus Zulhas. Idenya sendiri kok banyak banget?"

"Artinya apa? Terorganisir dengan rapih tapi statemen-statemen itu, itu juga kita cermati dan kami jaga. Selalu hasil kajian dari kami, itu kami sampaikan kepada pimpinan-pimpinan untuk dilakukan sidang," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi l turut membahas soal isu penundaan Pemilu dan presiden tiga periode yang kembali mencuat.

Bahlil secara blak-blakan mengakui dirinya-lah yang pertama kali mencuatkan isu tersebut.

"Saya sampaikan ya, yang ngomong tentang isu penundaan Pemilu itu pertama namanya Bahlil Lahadalia, buka itu di semua media," ucap Bahlil dalam acara deklarasi dukungan dari organisasi Penerus Negeri kepada Prabowo-Gibran, Sabtu (28/10/2023).

Menteri Investasi itu menegaskan tidak diperintah siapa pun untuk mencuatkan wacana penundaan Pemilu hingga presiden tiga periode.

Bahlil mengatakan, kala itu ia hanya menyuarakan tanggapan sesuai hasil survei dari Burhanuddin Muhtadi.

"Saya tidak pernah diperintah oleh siapapun, dan itu adalah dalam menanggapi hasil survei Burhanuddin Muhtadi di era pandemi," ucap Bahlil.

Menurut Bahlil, tidak ada yang perlu dipermasalahkan dari pernyataannya kala itu.

Jika masyarakat setuju, wacana penundaan Pemilu dan presiden tiga periode bisa dilaksanakan sesuai dengan konstitusi.

Namun jika tidak, Bahlil pun tidak keberatan jika usulannya ditolak.

"Nah sekarang sudah terjadi, udah berlalu, kok masih ada yang bicara tiga periode itu dari seseorang," imbuhnya.

"Jadi teman-teman, kalau ada yang salah tentang isu penundaan Pemilu, itu salah saya Bahlil Lahadalia, bukan salah siapa-siapa. Terimakasih."