TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI fraksi PDIP, Trimedya Pandjaitan mengusulkan pembentukan panitia kerja (Panja) netralitas Polri di Pemilu 2024.

Usulan ini disampaikan Trimedya saat rapat kerja Komisi III DPR bersama Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Fadil Imran di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

"Kami mengusulkan saudara ketua kita buat Panja pengawasan netralitas Polri," kata Trimedya dalam rapat.

Baca juga: Anggota DPR Demokrat Lapor ke Kabaharham: Ada Anggota Polri Kerjanya Pasang Baliho Parpol

Trimedya juga mengusulkan agar Panja diketuai oleh Ketua Komisi III DPR, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

"Saya mengusulkan ketua jadi ketuanya, sehingga ketua memberikan surat pada Trimedya Panjaitan awasi Polri di Sumatera Utara, ya saya tiap Minggu saya harus pulang nih," ujarnya.

Usulan ini disampaikan Trimedya mengingat banyaknya yang khawatir terhadap netralitas Polri di Pemilu 2024.

Dipertanyakan Gerindra

Legislator Partai Gerindra Habiburokhman mempersoalkan terkait wacana pembentukan Panitia Kerja (panja) netralitas pemilu oleh Komisi III DPR RI.

Habiburokhman mempertanyakan wacana pembentukan panja itu.

Dirinya menilai tidak melulu kondisi penting atau desakan kenetralan setiap lembaga atau aparat negara dibentuk panja.

"Lalu kalau soal panja, saya pikir semua institusi negara harus netral, kalau kita ingin institusi negara harus netral harus dibikin panja, saya bingung jadinya nanti," kata Habiburokhman saat rapat dengan Kabaharkam Polri Komjen pol Fadil Imran, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (15/11/2023).

Baca juga: Benny K Harman Soroti Anggota Polri Pasang Baliho Parpol: Netralitas Adalah Sebuah Utopia

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu, tidak perlu semua lembaga negara memiliki panja.

Sebab, Komisi III DPR RI yang merupakan mitra dari beberapa aparat penegak hukum (APH) juga memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan pengawalan.

"(Nanti) ada panja netralitas BIN misalnya karena ada pakta integritas yang belum tentu benar tadi ya sudah tershare ke publik, ada panja netralitas Komnas HAM, panja netralitas LPSK, semua, padahal tupoksi kita masing-masing sudah sangat jelas diatur, mekanisme kerja kita dengan Polri pun sudah diatur," beber dia.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, jika memang sejatinya setiap elemen negara menginginkan Polri netral dalam pemilu, maka sudah seharusnya memposisikan kalau Polri sejatinya sudah netral.