"Pemerintah pusat harus menyusun kebijakan sampai ke level provinsi sehingga pemerintah daerah mengetahui apa saja yang harus dikerjakan karena pemerintah pusta mentransfer dana ke daerah. Selama ini gak ada arahan dari pusat untuk daerah. Nah, ini yang akan kita benahi agar program pemerintah pusat berjalan beriringan dengan program di daerah," kata Anies.

Dalam beberapa kesempatan, Anies pernah meminta pejabat negara tak cawe-cawe dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia lantas menyinggung pakta integritas Pj Bupati Sorong yang berjanji akan memenangkan Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024.

Pakta integritas yang diteken pada Agustus 2023 itu juga dibubuhi tandatangan Kepala BIN Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban.

"Kita kan enggak tau ada berapa banyak lagi yang seperti itu ada, (tapi) tidak muncul ke permukaan, nah tanda-tanda ini yang menurut saya harus diberikan sanksi yang tegas sehingga tidak kemudian (menjadi) sesuatu yang dianggap boleh," ujar Anies saat ditemui di Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Baca juga: Anies dan Cak Imin Hadiri Silaturahmi dan Konsolidasi Keluarga Besar Muhammadiyah

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu 2024, Anies meminta para pimpinan lembaga mengawasi gerak gerik anak buahnya. Baginya, ada kemungkinan bawahan bergerak diluar perintah pimpinan.

“Kita memberikan arahan jalan lurus, tapi ada satu anak buah, satu dua yang memilih belok, memilih belok kanan milih belok kiri. Kalau atasannya tidak menegur, maka itu akan dianggap boleh dikerjakan," sebut dia.

Ia pun berharap ada tindakan tegas dari pimpinan lembaga negara untuk menjaga netralitas pada kontestasi elektoral mendatang.

"Kami berharap kalau ada yang belok kanan belok kiri segera ditegur segera diluruskan segera didisplinkan agar semua arahan dari puncak terus sampai ke bawah tanpa ada penyimpangan,” imbuh dia.