Namun, dia heran karena muncul pertanyaan publik yang melihat bahwa sejumlah bandara, pelabuhan, dan jalan tol masih sepi.
"Kalau melihat infrastruktur, Bapak Ibu, saya kira 10 tahun Pak Jokowi sudah melakukan itu. Pertanyaannya ada yang protes, kenapa bandara sepi dan pelabuhannya sepi, jalan tolnya kok belum menghasilkan?" ujar Ganjar.
Menurut Ganjar, akar persoalan berbagai pertanyaan ini yaitu keterlibatan semua pemangku kepentingan.
Ia menyatakan, pembangunan infrastruktur mestinya tidak hanya dikerjakan pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah.
Ganjar optimis, pengalamannya sebagai mantan Gubernur Jawa Tengah bisa berguna untuk melanjutkan infrastruktur pemerintahan Jokowi ke arah lebih baik.
Lanjutkan Infrastruktur Desa
Capres Prabowo Subianto berjanji akan melanjutkan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat di pedesaan.
Agenda itu telah dicurahkan Prabowo-Gibran di dalam Visi "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045", dan 8 Misi Asta Cita.
Dikutip dari salinan dokumen visi misi itu, salah satu dari 8 Misi Asta Cita ialah membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Komitmen tersebut juga diperkuat adanya 8 Program Hasil Terbaik Cepat.
Baca juga: Warga Grobogan Nobatkan Crazy Rich Joko Suranto sebagai Pahlawan Kebaikan setelah Bangun Jalan Desa
Di mana salah satu poinnya berisi tentang pembangunan infrastruktur desa.
Isi selengkapnya yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan.
Untuk diketahui, era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menjalankan program tentang pembangunan infrastruktur desa.
Jokowi pernah menyampaikan bahwa selama sembilan tahun, pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur skala besar, melainkan juga infrastruktur kecil yang tersebar di desa-desa.
Salah satu contohnya pembangunan jalan desa yang sumber pendanaannya dari APBN melalui Dana Desa.
"Ada lebih dari 320.000 kilometer jalan desa, 1,7 juta meter jembatan, dan lain-lainnya," tukas Jokowi pada Rabu (18/10/2023), dikutip dari laman Sekretariat Kabinet RI.