Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari mengatakan, tudingan terhadap Prabowo Subianto yang menyebut tidak kuat menjadi oposisi karena gabung di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah keliru.

Menurut Qodari, bergabungnya Prabowo dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan dilatarbelakangi karena kekuasaan, melainkan semangat rekonsiliasi nasional menghindari polarisasi ekstrem di tengah masyarakat. 

“Singkatnya Pak Prabowo itu lebih lama dan lebih berpengalaman sebagai oposisi," kata Qodari saat dihubungi wartawan, Kamis (14/12/2023).

Qodari menegaskan konteks masuknya Prabowo menjadi bagian koalisi pemerintah dalam rangka merajut persatuan nasional, bersama-sama menghadapi dan memberikan solusi atas permasalahan yang dialami masyarakat.

“Jadi masuknya Pak Prabowo itu dengan melihat pertama-tama masalah yang ada di masyarakat jadi sebagai sebuah solusi terhadap permasalahan di masyarakat, jadi gabung tidak gabung itu harus ada konteksnya,” ujar Anies.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan sempat menyinggung Prabowo Subianto yang tidak kuat menjadi oposisi karena tidak bisa berbisnis. 

Hal ini disampaikan Anies usai debat pertama Pilpres 2024 yang berlangsung di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat pada Selasa (12/12/2023) malam

Qodari mencatat pengalaman Prabowo berada di luar pemerintah lebih lama, dibandingkan dengan Anies Baswedan yang tidak memiliki rekam jejak oposisi, hanya sebatas berseberangan sikap dengan Presiden Jokowi dalam konteks Pilpres 2024.

“Mas Anies pernah di pemerintahan Pak Jokowi lalu kemudian diberhentikan sebagai menteri lalu kemudian maju sebagai gubernur dan terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta,” ujarnya.

Baca juga: Sekjen Gerindra Tegaskan Prabowo Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Tidak Tahan Jadi Oposisi

“Jadi kalau bicara posisi sebagai oposisi di luar pemerintahan itu, sebetulnya sikapnya saja atau positioning nya oposisi terhadap Pak Jokowi,” tandasnya.