Sukamta mengatakan, Asia Tenggara ke depan akan dijadikan Anies dan Muhaimin sebagai kawasan yang ramah, damai, dan pusat pertumbuhan ekonomi.

"Sehingga kita berharap ancaman dari ASEAN itu sudah tidak ada, karena ASEAN kita harapkan menjadi kawasan yang lebih damai, kebutuhan alutsista yang kita proyeksikan bisa kita tata dengan tidak lebih tergesa-gesa," imbuh dia.

Disorot pengamat

Pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi membedah visi-misi Anies Baswedan khususnya dalam sektor pertahanan.

Fahmi mengatakan, secara umum visi-misi Anies, Prabowo, Ganjar untuk sektor pertahanan sudah bisa memotret persoalan dan tantangan.

Menurutnya, para kandidat melalui programnya menawarkan gagasan-gagasan agenda prioritas untuk menjawabnya.

"Kita hanya perlu menilai, mana yang paling baik, paling bermanfaat dan paling realistis untuk dijalankan," kata Fahmi kepada Tribunnews.com, Jumat (5/1/2024).

Fahmi menyebut, semua pasangan calon (paslon) berbicara mengenai desain postur dan sistem pertahanan yang akan dibangun.

"Mereka bicara soal modernisasi alutsista, pertahanan siber, soal profesionalisme dan kompetensi SDM, pengembangan teknologi dan industri pertahanan dalam negeri hingga soal kesejahteraan prajurit," ujarnya.

Sayangnya, kata dia, hampir semua paslon tampaknya melewatkan satu pertanyaan mendasar mengenai sumber anggaran untuk pertahanan.

"Kebetulan, hanya paslon 2 (Prabowo) yang mencantumkan komitmen peningkatan anggaran pertahanan secara bertahap sebagai salah satu prioritas," ucap Fahmi.

Fahmi menjelaskan, hal tersebut bukan tanpa alasan karena Prabowo belajar dari pengalaman sebagai Menteri Pertahanan.

Sebab, banyak rencana pembangunan postur dan belanja alutsista yang harus tersendat dan tertunda, karena keterbatasan anggaran pertahanan.

"Di antaranya bahkan ada yang sebenarnya mendesak untuk dilakukan. Misalnya, dalam hal peremajaan kekuatan udara dan laut," ungkapnya.

Di sisi lain, Fahmi menegaskan, tidak ada satupun paslon yang bicara soal "pekerjaan rumah" dalam rangka reformasi sektor pertahanan, seperti reformasi peradilan militer, evaluasi kelembagaan TNI, maupun agenda peningkatan transparansi dan akuntabilitas sektor pertahanan.