Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku telah memberikan ucapan selamat kepada Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang dilantik menjadi Menteri ATR/BPN oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi

"Sudah saya kirim (ucapan selamat)," kata Anies kepada wartawan di Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Anies berharap AHY yang juga putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu dapat bisa menjalankan amanat dengan baik. 

"Semoga bisa menjalankan amanat dengan baik dan tugas-tugas di kementerian bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga kepentingan teknokratik itu bisa berjalan hingga tuntas," tandas Anies.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi melantik Hadi Tjhajanto sebagai Menteri Koordinator bidang Polhukam serta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, (21/2/2024).

Jokowi mengatakan dirinya tidak ragu menunjuk AHY Sebagai Menteri ATR/BPN. Jokowi yakin AHY mampu memimpin Kementerian yang mengurusi bidang pertanahan tersebut.

"Saya tidak ragu memberikan tempat untuk kementerian ATR/BPN karena ini urusan manajemen saya kira beliau akan sangat siap," katanya.

Baca juga: Pengamat: Hak Angket DPR Layu sebelum Berkembang, Jokowi Plus Koalisi Prabowo-Gibran Bakal Bendung

Menurut Jokowi selain merupakan Ketua Umum Partai Demokrat, AHY juga merupakan lulusan Akademi Militer, dan mengenyam pendidikan di sejumlah universitas luar negeri. Sehingga menurutnya AHY mampu memimpin Kementerian.

"Kita tahu beliau ini Ketua Umum Partai Demokrat, pertama. Beliau juga alumni Akademi Militer (Akmil), juga pendidikan di Nanyang University, Harvard University, di Webster Universty," katanya.

Jokowi mengatakan telah menitipkan sejumlah pesan kepada AHY dalam memimpin Kementerian ATR/BPN. Diantaranya yakni terkait sertifikat elektronik yang harus didorong lebih masif.

"Untuk HGU carbon trading, yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk. Yang ketiga yang berkaitan dengan 120 juta PTSL, 120 juta bidang untuk masuk ke PTSL harus segera bisa kita selesaikan," katanya.