"Mungkin untuk di wilayah per Kotamadya bisa dibangun yang lebih kecil skalanya, mungkin dari 500 ton sampai ke 1.000 ton sampah dulu," kata dia.

"Supaya TPST Bantargebang ini tidak menjadi satu satunya tempat tujuan pembuangan sampah, yang saat ini kita ketahui sudah overkapasitas, sudah lupakan program ITF yang tidak pernah terlaksana dan terkesan bertele tele, Jakarta sudah darurat sampah dan tidak bisa membuang waktu lebih lama lagi. Jadi saya rasa Program RDF Plant ini lah yang relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman" beber Kent.

Patut diketahui, bahwa Program RDF Plant ini merupakan hasil pengolahan endapan sampah yang dapat digunakan menjadi bahan bakar.

Adapun bahan bakar yang dihasilkan setara dengan batu bara muda untuk menjadi bahan bakar industri.

"Jadi program pengelolaan sampah RDF Plant ini merupakan bagian dari proyek energi hijau," kata dia.

Lalu, Kent juga menyarankan, agar setiap rumah tangga wajib melakukan pemilahan dan menyetor sampah sesuai jadwal yang telah ditentukan seperti sampah basah dan sampah kering, dan jadwal pemungutan sampah sendiri diatur berdasarkan jenis sampah.

"Jadi buruknya pengelolaan sampah disebabkan karena minimnya kesadaran, edukasi, dan sarana pemilahan sampah. Yang terjadi saat ini Pemprov DKI masih menggunakan skema pengelolaan kumpul, angkut, buang. Penanganan permasalahan sampah ini harus benar-benar ditanggapi secara serius serta harus mempunyai program yang signifikan dan terukur, karena menyambung terkait permasalahan banjir itu juga ada kolerasinya dengan sampah," bebernya.

Kata Kent, jika masyarakat tidak teredukasi dengan baik maka potensi membuang sampah sembarangan hingga sampai membuang sampah ke kali atau sungai itu selalu ada, yang akibatnya kali atau sungai kita menjadi kotor dan infrastruktur kita berupa pompa yang beroperasi dalam proses penanggulangan banjir ini pasti akan terdampak.

Baca juga: Hari Peduli Sampah Nasional 2023: Tema dan Sejarah Peringatannya

"Program Prioritas terkait penanggulangan banjir ini menjadi salah satu program unggulan PJ Gubernur Heru, jadi saya menyarankan terkait penangangan sampah ini juga harus menjadi satu perhatian khusus dan serius karena masih mempunyai korelasi antara satu sama lainnya," tegas Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

Menurut Kent, penanganan sampah di Jakarta diperlukan partisipasi dan peran serta masyarakat, pendekatan partisipasif dapat dipergunakan untuk mendorong masyarakat untuk sampai pada tahap bersedia terlibat dan bersedia mencoba lalu memelihara hasilnya, atau participatory rural appraisal (PRA).

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta harus lebih serius lagi dalam menjalankan ketentuan memilah sampah yang tertuang dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga.

"Sosialisasi persoalan sampah harus kembali di galakkan di setiap kecamatan, kelurahan, RT dan RW. Jadi harus di mulai dari sekarang untuk membuat satu program yang komprehensif, semua elemen harus dilibatkan, bisa dimulai dari bawah, dari tingkat RW dan RT serta peran aktif dari walikota, camat hingga lurah yang berkolaborasi dengan Suku Dinas Lingkungan Hidup sebagai motor penggerak supaya bisa di maksimalkan lagi," tutur Kent.

Kent pun meminta kepada Pj Gubernur DKI Heru Budi agar serius dalam menangani masalah sampah tersebut, jika tidak akan membawa dampak yang sangat berbahaya di kemudian hari.

"Jadi pengelolaan sampah ini harus jelas dari hulu sampai ke hilirnya, harus ada benar-benar satu niat yang sangat serius dari Pak Heru supaya permasalahan sampah ini bisa selesai dan tidak lagi menjadi suatu momok di kemudian hari. Problematika sampah yang berlarut larut ini sudah terjadi dari beberapa Gubernur sebelumnya tetapi tetap tidak ada solusi dan penyelesaian," kata Kent.