Baca tanpa iklan
"Dan di tempat-tempat lain dan lain sebagainya, itu malah tidak tersentuh selama 100 hari ini," paparnya.
Mahfud MD: Tidak Fair
Menanggapi soal penilaian tersebut, Menteri Koordinasi Bidan Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan tanggapannya.
Mahfud MD menegaskan bahwa contoh yang diberikan Bivitri tidak adil.
"Contohnya tidak fair, misalnya hanya menyebut soal Masiku dan KPK yang sulit menggeledah."
"Anda nggak melihat kasus besar lain yang dibuka hanya karena pemerintah yang bisa membuka," ungkap Mahfud MD.
Mahfud MD lantas memberikan contoh kasus Jiwasraya.
Menurutnya, kasus Jiwasyara adalah contoh tindakan tepat yang dilakukan pemerintah.
"Kasus Jiwasraya itu kalau mau ditutup pemerintah, tutup nggak ada yang tahu, tapi Erick Thohir (Menteri BUMN) diperintahkan buka."
Mahfud MD kemudian menyebut, Bivitri hanya berfokus pada soal KPK yang gagal melakukan penggeledahan di Kantor PDIP.
"Anda nggak tahu itu, bahwa itu pemerintah kenapa hanya terfokus soal nggak bisa menggeledah," ujarnya.
Mahfud MD menjelaskan, bahw KPK didesain sebagai lembaga yang bisa melakukan tugasnya tanpa intervensi dari pihak manapun.
"Kalau dia nggak bisa menggeledah ya salahnya sendiri dong," ucap Mahfud MD.
Tak hanya itu, Mahfud MD juga memberikan contoh soal kinerja Kejaksaan Agung yang memperoleh prestasi di bidang keamanan dan pertahanan.