TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara (IKN) baru yang terletak di Kalimantan Timur.

Hal tersebut sesuai yang diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa, dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Ibu Kota Negara, Senin (17/1/2022).

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Suharso menjelaskan, nama ibu kota baru Indonesia awalnya belum diisi dalam surat presiden (supres).

Namun karena belum mendapatkan persetujuan kepala negara, pihaknya menahan nama tersebut.

Baca juga: Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara Harus Punya Visi Pemindahan Ibu Kota, Siapa Orangnya?

"Mengenai nama ibu kota titik-titik itu, memang semula sudah ingin dimasukkan pada waktu penulisan surpres itu, tapi kemudian ditahan," ungkap Suharso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Kemudian, Suharso mengungkapkan, Presiden menyetujui nama ibu kota negara yaitu Nusantara pada Jumat (14/1/2022).

"Ini saya baru mendapatkan konfirmasi langsung dan perintah langsung dari Bapak Presiden itu pada hari Jumat," jelasnya.

"Dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara," tambahnya.

Baca juga: Fraksi PKS DPR: Pemindahan Ibu Kota Negara Belum Jadi Prioritas di Tengah Lilitan Ekonomi Rakyat

Lalu, alasan dipilihnya nama Nusantara menjadi ibu kota negara baru, Suharso menjelaskan, nama Nusantara sudah dikenal sejak dahulu dan mudah menggambarkan Republik Indonesia.

"Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia, dan saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu, tuturnya.

Baca juga: Ibu Kota Negara Pindah ke Kaltim, Ini Persiapan PLN Sediakan Infrastruktur Kelistrikan di Nusantara

Baca juga: Siapa Dapat Untung dari Pemindahan Ibu Kota Negara?

Sejarah Nama Ibu Kota Nusantara

Dilansir Kompas.com, pemberian nama Nusantara sebagai Ibu Kota Negara Indonesia dinilai terkesan Jawa-Sentris.

Hal tersebut sesuai yang diungkapkan sejarawan JJ Rizal.

"Sejak zaman pergerakan ketika istilah ini muncul untuk digunakan sebagai nama wilayah bangsa dan negara yang hendak didirikan, nama Nusantara segera tersingkir karena dianggap Jawa-sentris," jelasnya, Senin (17/01/2022).

Ia menjelaskan, pemberian nama Nusantara bertolak belakang dengan gagasan pokok pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai lokasi ibu kota negara (IKN) baru.

Pemilihan Kalimantan sebagai IKN disebut untuk memutus kesenjangan antara wilayah Pulau Jawa dan luar Jawa.

"Sebab, istilah Nusantara mencerminkan bias Jawa yang dominan. Nusantara adalah produk cara pandang Jawa masa Majapahit yang mendikotomi antara negara gung (kota Majapahit) dengan mancanegara (luar kota Majapahit)," tuturnya.

Selain itu, ia menilai penyebutan istilah Nusantara bukan hanya sekadar dikotomis dalam arti kewilayahan, melainkan juga terkait peradaban.

"Dalam konteks Jawa, sebutan mancanegara untuk menjelaskan wilayah yang tidak beradab, kasar tidak teratur, atau sesuatu yang sebaliknya dari negara agung yang beradab dan harmonis," kata Rizal.

Oleh karena itu, menurutnya, pemilihan nama Nusantara untuk menandakan ibu kota negara baru kurang tepat.

"Pemakaian nama ibu kota baru Nusantara tidak mewakili pikiran RI yang didirikan sebagai amanat untuk setara, tetapi mewakili arogansi dan dominasi pikiran elite 'Keraton Jawa' gaya baru 2022," terangnya.

(Tribunnews.com/Farrah Putri/Chaerul Umam) (Kompas.com/Elza Atari Retaduari)