TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur masih menuai  pro dan kontra.

Terbaru, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan pandangannya.

Dalam pandangan JK, pemindahan ibu kota akan menimbulkan dampak positif bagi pemerintahan daerah.

"Bagusnya itu akan memberikan otonomi yang lebih baik kepada daerah nanti,” kata Jusuf Kalla di hadapan wartawan usai mengikuti pemilihan rektor Unhas di Kampus Universitas Hasannuddin Makassar, Kamis (27/01/2021) dikutip dari Kompas.TV.

JK menambahkan, pro dan kontra pemindahan IKN ke Kaltim tidak semestinya berlanjut.

Pasalnya, DPR telah menyetujui pemindahan tersebut.

"DPR telah ketok palu," ujar JK lagi.

"Itu urusan mereka (pro dan kontra). Tapi yang penting formalitasnya (pemindahan) sudah ada," imbuhnya lagi.

Baca juga: UU IKN Disahkan, Harga Lahan di Lokasi Calon Ibu Kota Negara Naik hingga 4 Kali Lipat

Untuk diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi undang-undang.

Bahkan selain itu, DPR juga memutuskan nama baru IKN dengan Nusantara.

Dipantau KPK

Sementara itu,  Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan lembaganya akan terlibat dalam pengawasan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Keterlibatan KPK itu agar proyek tersebut bisa berjalan tanpa ada praktik rasuah.

"Kami juga ingin sampaikan pada kesempatan ini, KPK pun menyongsong program pemerintah terkait rencana pembangunan ibu kota negara," kata Firli dalam agenda Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI, Rabu (26/1/2022).

Firli menegaskan, lembaganya akan mempersiapkan dan melakukan tindakan pencegahan terkait pembangunan ibu kota negara. Dengan demikian, kata dia korupsi tidak terjadi.  

"Kami pun melakukan kegiatan terkait dengan persiapan dan upaya-upaya tindakan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi, dalam rangka program pembangunan ibu kota negara di Kalimantan," ucap Firli.

Keterlibatan KPK dalam proyek IKN Nusantara sebelumnya juga disampaikan oleh Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Ia mengungkapkan, KPK akan terlibat dari dalam untuk mengawasi proyek tersebut.

"Jadi kita ikut di dalam timnya. Lantas kalau ada yang kita pandang tata kelolanya kurang baik, kita segera surati untuk berikan rekomendasi sehingga perbaikannya segera tidak harus lewat sampai jauh," ujar Pahala dalam diskusi peluncuran Indeks Persepsi Korupsi di YouTube TII, Selasa (25/1/2022).

Baca juga: Presiden Bentuk Tim Kecil Untuk Menentukan Kepala Otorita IKN

"Jadi KPK akan jadi bagian dari proses pembangunan IKN dengan segera infrastrukturnya, itu yang kita pikir pencegahan yang relatif efektif, belajar dari pencegahan selama program percepatan penanganan pandemi," sambung dia.

Dalam raker dengan Komisi III DPR kemarin Firli juga memamerkan capaian kerja KPK selama 2021 dan proyeksi kegiatan di tahun 2022. Firli mengeklaim lembaganya telah bekerja maksimal sepanjang 2021 dalam urusan pencegahan hingga penindakan perkara korupsi.

Baca juga: Ridwan Kamil: Belum Ada Pembicaraan Formal Terkait Kepala Otorita IKN

Di sektor penindakan, Firli menyebut KPK hampir memenuhi target penanganan perkara yang telah ditetapkan.

Bahkan, khusus untuk perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) dan eksekusi perkara, menurutnya KPK berhasil memenuhi target yang ditentukan.

"Di penindakan kami ingin sampaikan secara gamblang, tahun 2021 penyelidikan dilakukan oleh KPK 127 perkara dari target 120 perkara, naik atau masuk dalam tahap penyidikan 108 perkara (dari target 120 perkara) penuntutan 122 perkara (dari target 120 perkara), inkrah 95 perkara, eksekusi 95 perkara dengan jumlah tersangka di tahun 2021 yang dilakukan penanganan oleh KPK sebanyak 123 orang," ujar Firli.

Baca juga: Pengamat: Wajar Rizal Ramli Ingin Batalkan UU IKN Jika Terpilih Jadi Presiden RI

Dari sejumlah perkara rasuah yang ditangani, Firli menyebut KPK berhasil melakukan pengembalian kerugian negara akibat kasus korupsi sebanyak Rp 416,9 miliar.

"Pengembalian kerugian negara total pemulihan keuangan negara Rp 416,9 miliar ini yang bisa diselamatkan oleh KPK melalui upaya-upaya penindakan. Di samping itu PNBP Rp 203,059 miliar," ucap Firli.

Selain dari sisi penindakan, uang senilai Rp 114,29 triliun yang berasal dari aset negara dan piutang pajak juga berhasil dipulihkan KPK.

Total uang tersebut diperoleh KPK dari Realisasi Penagihan Piutang Pajak Daerah (PAD) yang berpotensi tidak tertagih (Rp 5,54 triliun); Sertifikasi aset negara/daerah (Rp 52,71 triliun dari 13.404 bidang); Pemulihan penertiban aset negara/daerah yang bermasalah (Rp 6,82 triliun dari 93.237 bidang); serta Pemulihan/penertiban fasilitas umum dan fasilitas sosial (Rp 49,21 triliun).

"Di samping itu KPK juga bekerja keras dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana korupsi. karenanya melalui kedeputian koordinasi dan supervisi KPK menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 114,29 triliun pada tahun 2021," beber dia.

Kendati banyak dikritisi terkait minimnya penindakan yang dilakukan KPK selama setahun belakangan, Firli tak mau membicarakan itu lebih jauh.

Menurutnya kinerja dalam penanganan perkara korupsi yang baik tidak diukur dari seberapa banyak orang yang ditahan atau ditangkap. Melainkan bagaimana tindakan korupsi itu tak terulang kembali.

"Kinerja kita harus diukur juga bagaimana kita bisa mencegah supaya tidak terjadi korupsi dan kalaupun terjadi korupsi maka korupsi itu tidak terulang kembali," kata Firli.

"Hal ini sama selaras dengan amanat Presiden di dalam kesempatan bersama KPK. Kinerja penegak hukum tidak hanya diukur dengan seberapa banyak orang yang dipenjarakan tetapi harus diukur dengan tidak terulangnya kembali perilaku-perilaku korupsi. Itulah yang kami lakukan," tutupnya.

Sumber: Kompas.TV/Tribunnews.com