News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Wawancara Eksklusif

Cerita Hasto Wardoyo Saat Dipercaya Jokowi Jadi Kepala BKKBN: Akui Ada Kedekatan dengan Megawati

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Srihandriatmo Malau
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo tidak menampik dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena memiliki kedekatan dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Hal itu disapampaikan saat wawancara di kantor Tribun Network, Rabu (30/3/2022).

Hasto Wardoyo harus rela melepas jabatan sebagai Bupati Kulon Progo di periode kedua.

Ia memilih tawaran Presiden Joko Widodo untuk dilantik menjadi Kepala BKKBN Pusat pada 1 Juli 2019.

"Sudah pastilah ada kedekatan dengan Bu Mega karena saya memang berpolitik di PDI Perjuangan. Tentu kita berafiliasi dengan parpol bukan untuk mencari kedudukan atau mencari uang," ucapnya. 

Sebagai seorang kader, Hasto mengaku tegak lurus, tidak pindah-pindah partai.

Sangat lumrah, menurutnya, apalagi PDIP sedang memegang kekuasaan pemerintahan dua periode.

"Saya kira jelas ada benarnya saya di BKKBN karena ada kedekatan dengan Bu Ketua," imbuhnya.

Berikut wawancara eksklusif Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo:

Ada yang menyebut Pak Hasto ditunjuk menjadi Kepala BKKBN karena kedekatan dengan Bu Megawati Ketum PDIP?

Saya memang tidak melalui proses wawancara, tidak melalui seleksi atau fit and proper test. Tapi saat itu saya mendapatkan SK dan saya baru menjalani periode kedua Bupati Kulon Progo selama dua tahun.

Waktu Surat Keputusan (SK) turun di bulan Februari - Maret 2019. Waktu itu saya sedang finishing Bandara Jogja Kulon Progo.

Tentu saja saya siap ditempatkan di mana saja. Kalau ditanya ada kedekatan dengan Bu Mega sudah pastilah karena saya memang berpolitik di PDI Perjuangan.

Semua pejabat daerah sebagai pejabat politik pasti berafiliasi pada partai politik.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini