TRIBUNNEWS.COM – Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan mayoritas publik belum mengetahui ratusan daerah akan kehilangan pejabat deninitifnya jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Berdasarkan survei Litbang Kompas pada 7-12 Maret 2022, sebanyak 66,1 persen responden tidak tahu ada ratusan wilayah yang kehilangan pejabat definitifnya di tahun 2022 dan 2023.

Dikutip dari Kompas.com, Senin (18/4/2022), sebanyak 272 daerah bakal kehilangan kepala daerah definitif, mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota.

Terdiri dari 24 gubernur, 248 bupati, dan wali kota akan habis masa jabatannya jelang tahun 2024.

“Hasil jajak pendapat mendapati 66,1 persen responden mengaku tidak tahu akan kekosongan pejabat definitif di ratusan daerah jelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,” kata peneliti Litbang Kompas, Eren Marsyukrilla.

Baca juga: Terungkap, Kelompok Teroris NII Berencana Gulingkan Pemerintahan Jokowi Sebelum Pemilu 2024

Selanjutnya, pejabat definitif yang dipilih masyarakat akan diganti penjabat yang ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sementara itu, hasil survei menunjukkan mayoritas publik tak yakin pemilihan penjabat terbebas dari kepentingan politik.

Diduga, lanjut Eren, keraguan itu muncul karena sebanyak 56,5 persen menilai penunjukan penjabat oleh Kemendagri belum transparan.

“Rasa ketidakyakinan memang akan menebal ketika pengisian penjabat kepala daerah terkesan tertutup dan berjarak dengan masyarakat,” jelasnya.

Eren menyebut, penunjukan penjabat tidak bisa hanya menjadi konsumsi elite.

Sehingga, masyarakat harus dilibatkan proses penunjukannya.

Diketahui, dalam survei Litbang Kompas melibatkan 1.002 responden di Indonesia berusia 17 tahun atau lebih.

Sampel survei ini diambil secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di masing-masing provinsi.

Adapun tingkat kepercayaannya mencapai kurang lebih 95 persen dengan margin of error kurang lebih 3,10 persen dalam penarikan sampel sederhana.