17. Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih)

Ia mengatakan setiap orang harus diberikan Rp500 ribu setiap bulannya melalui rekening bang.

"Langsung dikali jumlah orang miskin dan tidak mampu 27,7 juta. Kalau dibualatkan 30 juta orang, kalikan Rp 500 ribu cuma Rp 15 triliun per bulan atau setahun melalui APBN adalah Rp180 triliun. Partai buruh akan memperjuangkan jaminan makanan," kata Said.

Terkait jaminan perumahan, prajurit TNI-Polri, buruh swasta, PNS, yang sudah memasuki masa pensiun harus memiliki rumah. 

Soal jaminan pengangguran, kata dia, harus ada.

"Karena pada saat bekerja kita bayar pajak. Kalau kita menganggur negara bayar. Namanya adalah unemployment insurance," kata dia.

Terkait jaminan air bersih, menurutnya di Jakarta Utara, harga air bersih satu liter lebih mahal dari harga bensin. 

"Ini sangat memalukan," kata Said.

Baca juga: Said Iqbal: Pimpinan Buruh Dunia akan Pidato pada Peringatan May Day 14 Mei di GBK

18. Tidak boleh ada orang kelaparan di negera yang kaya

Ia mengatakan pada saat konferensk pers sedang berkunjung ke dua orang warga miskin Jakarta miskin.

"Di Ibu Kota Negara, dengan Gubernur yang sekarang berkuasa, tapi masih ada stunting di Kalideres Jakarta Barat dan di Cempaka Putih Jakarta Pusat. Oleh karena itu tidak boleh ada orang yang kelaparan di negara yang kaya. Stunting adalah akibat ibunya yang kurang gizi berimplikasi pada anaknya," kata Said.