Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menetapkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Emirsyah Satar dan Direktur PT Mugi Rekso Abadi Soetikno Soedarjo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyewaan pesawat ATR 72-600 di Garuda Indonesia.

"KPK menyampaikan apresiasinya kepada Kejaksaan Agung yang telah melakukan penyidikan dugaan TPK pada PT Garuda Indonesia (persero) Tbk tahun 2011-2021," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/6/2022).

Sebelumnya, KPK juga telah menangani perkara pada PT Garuda Indonesia terkait suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus, ATR, Bombardier dan Roll Royce serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Yakni, di antaranya dengan tersangka Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo. 

"Saat ini perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan para terpidana masih menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan," kata Ali.

Sedangkan, dijelaskan Ali, penyidikan oleh Kejaksaan RI dalam sangkaan yang berbeda pada perkara di PT Garuda Indonesia ini merupakan wujud penguatan bersama penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dimana, lanjutnya, dugaan tindak pidana korupsi ditangani secara optimal dari kecukupan alat bukti yang diperoleh aparat penegak hukum sesuai prinsip-prinsip mekanisme hukum. 

"Sehingga penegakan hukum ini betul-betul dapat memberikan efek jera bagi para pelakunya, dan pemulihan bagi kerugian keuangan negara yang telah ditimbulkannya," kata Ali.

Baca juga: Jadi Tersangka Bareng Emirsyah Satar, Apa Peran Soetikno Soedarjo di Kasus Korupsi Garuda?

"Dalam proses penyidikan ini pun, KPK berkomitmen akan memberikan dukungannya sebagaimana semangat sinergi dalam pemberantasan korupsi antar-APH," imbuhnya.

Kejagung sendiri memastikan objek perkara yang diusut dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat oleh PT Garuda Indonesia berbeda dengan yang sudah diselidiki KPK.

"Apakah ini ne bis in idem atau tidak. Itu ada objek yang berbeda, ada konstruksi perbuatan yang berbeda," ucap Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Febrie Adriansyah kepada wartawan, Senin (27/6/2022).

Ia menyebutkan penyidikan yang dilakukan Kejagung lebih menyeluruh dan mengalami perluasan dari apa yang sudah dikerjakan KPK.

Menurutnya, dalam kasus ini penyidik mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara.